Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Tinggal 9 Hari, 23 Kepala Daerah Belum Sepenuhnya Cairkan Anggaran

  • Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 tinggal menghitung hari. Namun, sebanyak 23 kepala daerah ternyata belum mencairkan sepenuhnya anggaran penyelenggaraan pilkada.

    Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri pada Senin (30/11/2015), akan memanggil 23 kepala daerah tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai terlambatnya pencairan anggaran.

    "Secara prinsip, hari ini kita mengundang kembali 23 pejabat dan kepala daerah yang sudah tanda tangan per termin, tapi terhambat, ini kenapa? Anggaran ada, tapi kenapa sampai terhambat?" ujar Tjahjo saat ditemui di Hotel Sahid Jakarta, Senin siang.

    Meski demikian, menurut Tjahjo, keterlambatan pencairan tersebut tidak akan sampai mengganggu jalannya pilkada serentak.

    Dana yang belum dicairkan tersebut, sebagian besar adalah uang transportasi bagi saksi di tempat pemungutan suara.

    "Nanti bisa ditalangi dulu seandainya mepet. Tapi nanti Polri, Jaksa Agung dan Kemendagri akan menyurati kepala daerah, wong sudah tanda tangan NPHD kok dinegosiasi ulang?" kata Tjahjo.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…