Senin, 23 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Optimis Partisipasi Pemilih Tinggi dalam Pilkada Serentak 2015

  • Pilkada serentak sebentar lagi akan diselenggarakan di 269 daerah. Penyelenggara pemilu sudah menjalankan berbagai tahapan dari tahapan pencalonan sampai sekarang tahapan kampanye dan pengadaan logistik pilkada.

    Ada kekhawatiran partisipasi pemilih rendah karena kejenuhan masyarakat akan situasi politik dan sosialisasi yang kurang.

    Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Arief Budiman mengaku tetap optimis bahwa partisipasi pemilih tinggi dalam pilkada serentak 2015. Dia mengaku bahwa KPU sudah mempunyai strategi-strategi untuk meningkat partisipasi pemilih.

    “Semoga partisipasinya masih tinggi-lah. Saya masih punya optimisme terkait hal itu,” ujar Arief dalam diskusi publik the Habibie Center “Potensi dan Tantangan dalam Pilkada Serentak 2015” di Le Meridien, Jakarta, Rabu (25/11).

    KPU, katanya akan memanfaatkan waktu yang tersisa menjelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang untuk meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat.

    “Kita akan mendorong partisipasi pemilih dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, pengetahuan kepada masyarakat dan kesadaran untuk memilih,” jelasnya.

    “Anggaran yang ada juga memang dikonsentrasikan untuk 2 minggu terakhir, untuk kegiatan, iklan, dan sosialisasi ajak untuk memilih kepada masyarakat,” tambahnya.

    Selain itu, KPU katanya meningkatkan transparansi dalam pilkada serta perbaikan data pemilih berkelanjutan. Dalam aspek transparan, KPU mendorong penyelenggara untuk melakukan scan C1 untuk diupload, rekapitulasi secara elektronik dan mengupload excel DA1.

    Scanning itu kan salah satu alat kontrol. Jadi kalau misalnya berubah, kan orang bisa cek, kenapa bisa berubah, padahal ini hasil scanningnya sekian. Orang kan bisa tahu sendiri.Scanning C1 juga yang dilakukan oleh NGO-NGO, data kita bisa digunakan oleh mereka untuk ikut mengontrol dan mengawasi hasil pilkada,” ungkapnya.

    Terkait pengadaan logistik, Arief mengatakan bahwa produksi logistik sudah 100 persen, 88 persen logistik sudah berada di kabupaten dan kota dan 74 persen sudah disortir dan dikepak oleh KPU setempat.

    “3 persen sudah didistribusikan ke daerah-daerah yang secara geografis sulit, seperti daerah kepulauan dan pegunungan,” tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…