Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Masalah Pemilu Harusnya Diselesaikan Hanya Oleh Lembaga yang Paham Pemilu

  • Badan Pengawas Pemilu meminta seluruh masalah kepemiluan harusnya diselesaikan oleh lembaga-lembaga khusus yang mengetahui tentang pemilu. 

    "Ini bahkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan Mahkamah Agung sekalipun belum tentu semuanya bisa awaremengikuti (masalah pemilu) dari awal," kata Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Endang Wihdatiningtyas, Sabtu (21/11/2015) malam.

    Ia berharap, ke depannya wacana agar masalah kepemiluan diselesaikan oleh lembaga khusus yang tahu tentang pemilu dapat terealisasikan. 

    Meski begitu, ia menyatakan pihaknya akan tetap menghormati dan menjalankan putusan-putusan pengadilan tersebut sebagai suatu proses. 

    "Yang namanya pengadilan harus dihormati. Tetap saja itu tidak bisa kita sampai menjangkau dan mengkoreksi ya," kata Endang.

    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…