Rabu, 21 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak, 3 Provinsi ini Paling Rawan Politik Uang

  • Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 akan digelar secara serentak di 269 daerah, engan rincian sembilan provinsi akan menggelar pemilihan gubernur dan 260 kabupaten/kota yang tersebar di 23 provinsi, menggelar pemilihan bupati dan wali kota.

    Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuhron mengungkapkan bahwa potensi rawan politik uang tertinggi akan terjadi di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

    “Politik uang rawan terjadi di 3.990 TPS yang tersebar di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kemudian disusul Jawa Timur 1.113 TPS, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 861 TPS,” ujar Daniel di Gedung Bawaslu, Rabu (18/11), tanpa menyebut alasannya.

    Daniel kemudian memaparkan lebih lanjut daerah yang rawan politik, yaitu terdapat sekitar 802 TPS di Sulawesi Selatan, Gorontalo 452 TPS, Papua 446 TPS, Jawa Tengah 386 TPS, Jawa Barat 331 TPS, DIY 288 TPS, Lampung 228 TPS, Maluku Utara 212 TPS, Kalimantan Timur 211 TPS, Sulawesi Barat 209 TPS, Sumsel 199 TPS, Banten 101 TPS, Riau 90 TPS, Sultra 87 TPS, Maluku 63 TPS, NTB 12 TPS dan Bali 6 TPS.

    “Sementara itu daerah di Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Papua, Bawaslu belum memperoleh data dari pengawas pemilu di daerah masing-masing,” ungkapnya.

    Peta kerawanan TPS ini, kata Daniel, mungkin akan terus berkembang seiring makin dekatnya pelaksanaan pemungutan suara.

    “Karena itu kami akan menggandeng KPU secara khusus untuk melakukan upaya-upaya luar biasa dalam rangka pencegahan berbasis kerawanan TPS yang telah terpetakan," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…