Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Saat Pilkada, Jalur Birokrasi Rawan Disalahgunakan Calon Petahana

  • Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan segera digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. Berbagai pelanggaran pun diindikasikan sudah mulai bermunculan, termasuk dugaan pelibatan birokrasi calon petahana.
    ?
    Ketua Panwas Kabupaten Cianjur, Saeful Anwar, menjelaskan, dari hasil laporan, sejumlah pelanggaran telah mewarnai proses pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2015 ini. Salah satunya yakni pelanggaran yang diduga dilakukan oleh calon Petahana.

    "Dugaan pelanggaran pasangan calon nomor urut tiga, Suranto-Aldwin Rahadian, yang menggerakkan PNS ketika melakukan kampanye, sudah masuk laporannya ke kami. Laporan yang masuk diantarnya kampanye di luar jadwal, dengan agenda kedinasan sebagai Wakil Bupati Cianjur, dan adanya upaya pelibatan PNS sebagai bagian dari mobilisasi masa," kata Saeful Anwar.

    Pelanggaran-pelanggaran calon petahana yang dilaporkan ke Panwaslu, memang masih dalam tahap proses. Saat ini masih menunggu proses pembuktian dengan mengklarifikasi semua laporan yang masuk.

    "Termasuk mengklarifikasi dengan menghadirkan saksi-saksi. Kalau saksi tidak hadir, maka disitu kendala divisi hukum untuk melakukan pembuktian," ungkapnya.

    Karena itu, Panwaslu Kabupaten Cianjur sendiri telah memberikan himbauan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait netralitas PNS dalam Pilkada.

    Kepala Bagian Analisis dan Teknis Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Faisal Rahman, menjelaskan, hasil riset di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah, ditemukan adanya indikasi keterlibatan birokrasi dalam pelaksanaan pilkada.

    "Dari temuan Bawaslu, ada upaya memobilisasi birokrasi untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu," kata Faisal.

    Tidak hanya itu, Faisal mengungkapkan, ada juga penggunaan fasilitas negara dari calon tertentu. Sejumlah fasilitas negara itu semisal kantor pemerintahan, kendaraan dinas, ajudan PNS dan lain sebagainya.


    sumber: beritasatu.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…