Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Wacanakan Revisi Syarat Izin Pendirian Rumah Ibadah

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, syarat pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama perlu direvisi. Terutama, syarat terkait kewajiban memperoleh persetujuan 90 orang di sekitar lokasi tempat akan dibangunnya rumah ibadah.

    "Menurut saya pribadi perlu dipertimbangkan untuk dikurangi. Kalau perlu dihapuskan," kata Tjahjo, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2015) malam. 

    Pemerintah, kata dia, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin membangun rumah ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Keberadaan SKB yang mengatur syarat pendirian tersebut jangan sampai justru menimbulkan konflik antarumat beragama. 

    Politisi PDI Perjuangan itu, menambahkan, untuk mendirikan rumah ibadah, seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah kepemilikan surat Izin Mendirikan Bangunan. 

    Dalam waktu dekat, Mendagri akan berkoordinasi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas mengenai hal ini.

    "Baru setelah itu kita laporkan ke rapat kabinet. Menteri Agama sudah berinisiatif mengadakan pertemuan untuk membangun kerukunan umat beragama," kata dia.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…