Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Khawatir Pelapor Pelanggaran Pilkada Dikriminalisasi

  • Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan aktif mengawal agar jangan sampai pelapor dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada dikriminalisasi.

    "Partisipasi pelapor mengkhawatirkan karena potensi kriminalisasi besar. Bawaslu harus berperan aktif kawal ini agar konsep demokrasi berjalan sesuai keadilan," ujar Deputi Nasional JPPR Sunanto, Minggu (8/11).

    Sunanto mengemukakan pendapatnya tak hanya berdasar opini semata. Paling tidak hal tersebut dialami anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah, Ronny Maryanto. Saat menjabat Ketua Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KK),  Sunanto pernah melaporkan dugaan politik uang yang diduga dilakukan Fadli Zon pada masa kampanye? pemilu 2014 lalu.

    Tak terima, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra ini kemudian melaporkan Sunanto ke Bareskrim Mabes Polri 7 Juli 2014 lalu, atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus tersebut menjadi unik karena kemudian diketahui, berkasnya baru dilimpahkan ke PN Semarang pada 2 November 2015 kemarin.

    ?"Jadi Bawaslu harus berperan aktif. Tujuan pengaturan dana kampanye punya konsep kesetaraan. Namun sampai saat ini tekanan pemilih dengan uang, masih ada," ujarnya.

    Menurut Sunanto, perlu diantisipasi adanya politik uang dalam pilkada, di tengah kondisi paceklik yang melanda sebagian daerah di Indonesia.

    "Pilkada 2015 paceklik, di mana kemarau panjang harus diantispasi, panen enggak ada, padahal ada semacam track record budaya yang namanya money politic," ujar Sunanto.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…