Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial nasional di Tanah Air.

    Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau (memorandum of understanding/MoU) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, TjahjoKumolo yang diwakili Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Jakarta, Jumat (6/11).

    Yuswandi A Tumenggung mengatakan, melalui penandatanganan MoU tersebut, Kemendagri akan memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Indonesia.

    Saat ini, kata Yuswandi, dari 34 provinsi yang ada di Tanah Air telah terbentuk kelembagaan PTSP. Menurut data Kemendagri, dari 416 kabupaten sudah terbentuk 372 kelembagaan PTSP. Sedangkan dari 98 kota sudah terbentuk 92 kelembagaan PTSP.

    Sementara itu, dari 34 provinsi, sudah ada 28 provinsi yang sudah membentuk kelembagaan PATEN. Selain itu, dari 514 kabupaten-kota sudah 144 yang telah membentuk PATEN, dan dari 7.049 kecamatan sudah 1.482 kecamatan yang telah membentuk PATEN.

    Saling Mendukung

    Sementara itu Elvy G Masassya mengatakan, ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan kerja sama dan saling mendukung melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi program jaminansosial.

    Nota Kesepahaman ini juga mencakup kerja sama dalam penguatan komitmen dan pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah dalam mendukung perluasan kepesertaan, kepatuhan dan pengenaan sanksi dalam pelaksanaan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

    Selain itu juga mendukung optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam pendaftaran dan pelayanan kepesertaan BPJS.

    Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri untuk memastikan optimalisasi jaminan sosial. “Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melalui PTSP (PelayananTerpaduSatuPintu) dan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Selainitu, Mendagri juga melakukan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program jaminan sosial di daerah.

    “Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan kerja sama antarlembaga (BPJS dan Kementerian Dalam Negeri), serta memanfaatkan PTSP dan PATEN untuk memperluas kepesertaan program jaminansosial yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga,” paparnya.

    Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan melalui kesepakatan tersebut diharapkan di masa mendatang persyaratan kepesertaan jaminan sosial dapat difasilitasi di PTSP atau PATEN.

    “Kami juga berharap, nota kesepahaman tersebut dapat mendorong pemerintah daerah dalam optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…