Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Daerah Jangan Ubah Anggaran Pengawasan Pilkada

  • Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bakal digelar 9 Desember mendatang. Seluruh persiapan terus dimatangkan. Masa kampanye pun telah dilakukan di 269 daerah yang melaksanakan pilkada.

    Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo, mengingatkan agar semua pihak ikut menyukseskan pilkada. Secara khusus, Tjahjo menyoroti naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan.

    “Prinsipnya, pilkada harus aman dan terkendali. Anggaran juga sudah cukup tercukupi. Daerah yang sudah tanda tangan NPHD harus konsisten. Jangan di tengah jalan, dikotak-katik, dinego serta dikurangi,” kata Tjahjo, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (2/11).

    Dia mengaku sempat terkejut, setelah mendapatkan laporan dari badan pengawas pemilu (Bawaslu).

    “Ada 10 daerah yang minta dinego, dikurangi, dan ada oknum yang minta fee untuk pencairan anggaran pengawasan. Jangan sampai anggaran ini ditahan-tahan, karena nanti bisa timbulkan permasalahan,” ujarnya.

    “Apabila sudah diteken, tidak boleh diubah lagi. Sesuai arahan Pak Luhut (Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan) bahwa Kemdagri, DPRD, Kejaksaan, dan Polri harus menyurati setiap kepala daerah agar tidak terjadi pemotongan anggaran,” tegasnya.

    Pada bagian lain, dia menyatakan, KPU dan Bawaslu di daerah harus tegas soal aturan peserta pilkada.

    “Jangan sampai permasalahan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada diloloskan,” pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…