Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dirjen Polpum Kemendagri: Asap Belum Mengganggu Tahapan Pilkada Serentak

  • Masih belum perginya asap, dari sejumlah wilayah, terutama di Sumatera Selatan, Jambi, Riau dan Kalimantan telah memantik kekhawatiran. Bencana asap, akan mengganggu hajatan be­sar yang akan dilaksanakan bangsa Indonesia pada 9 Desember nanti, yakni Pemilihan Kepoala Daerah (Pilkada) serentak. Sementara wilayah yang sekarang terkepung asap, adalah daerah-daerah yang juga akan menggelar Pilkada pada 9 Desember nanti. Di khawatirkan, asap bakal menganggu Pilkada. Bahkan, bila kian parah, pemilihan terancam ditunda.

    Pada Rabu, 28 Oktober 2015, di sela-sela acara sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemerintahan Umum yang digelar di gedung pertemuan IPDN, Makassar, Gowa, Sulawesi Selatan, wartawan Koran Jakarta, berkesem­patan mewawancarai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Neg­eri, Mayor Jenderal Soedarmo. Beri­kut petikan wawancarnya.

    Apakah asap bisa membuat pilkada tertunda?

    Saya kira belum ada, indikasi Pilkada ditunda. Ya khawatir perlu. Pilkada ditunda, ya bisa saja. Tapi pemerintah sudah punya alternatif-alternatif bila memang asap yang sekarang terjadi tak juga berhenti.

    Bagaimana kalau asap tak juga berhenti mengepung sejumlah wilayah sampai Desember nanti, sementara wilayah tersebut akan menggelar pilkada, apakah pilkada akan ditunda?

    Bila terjadi asap yang seka­rang ada makin membesar yang memungkinkan transportasi pengiriman logistik terganggu, atau kemudian logistik tak bisa dikirim ke wilayah-wilayah yang dilanda bencana asap, ya mungkin ditunda. Ya, ditunda sampai redanya asap.

    Di alihkan ke pilkada tahun berikutnya?

    Ya, enggak, ditunda misalnya hari pemungutannya saja. Kan tahapan lainnya sudah dilakukan. Ya, tahapan yang belum dilaku­kan saja. Setelah asap reda, baru dilaksanakan. Kan bisa ada Pilkada susulan.

    Pilkada ditunda seluruhnya syaratnya apa?

    Pilkada ditunda, bila ada force majeur. Misal ada bencana besar. Atau terjadi konflik besar.

    Jadi karena asap, tak me­menuhi syarat untuk menunda Pilkada?

    Saya kira asap belum jadi sebuah situasi atau kondisi force majeur. Belum ada perkiraan ke arah sana. Kalau kita lihat kebakaran dan asap di Jambi, Riau, Sumsel dan Kalimatan, asap kan diantara daerah itu saja. Belum mengarah ke sebuah situasi force majeur.

    Tapi ini kan waktu sudah kian dekat ke tanggal 9 Desember, tinggal kurang lebih satu bulan lagi. Ini cukup mengkhawatirkan- kah, pilkada akan terganggu?

    Ya, kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan melan­carkan pelaksanaan pilkada. Kita berharap, sebelum pilkada, pada 9 Desember nanti sudah ada hujan turun. Kita harapkan itu. Masih ada waktu satu bulan.

    Sekarang ke soal konflik. Po­tensi konflik saat pilkada cukup besarkah?

    Potensi konflik dari hasil pemetaan tak terlalu. Belum ditemukan potensi konflik be­sar. Ya gejala belum ada. Tapi begini, potensi pemetaan misalnya dengan aparat keamanan, bisa saja berbeda. Dari sisi intelijen bisa berbeda.

    Menurut anda, sebagai orang yang pernah lama berkecim­pung di dunia intelijen, potensi konflik yang perlu diwaspadai itu seperti apa?

    Misalnya soal pembagian calon sendiri. Contoh pasangan yang ber­tarung hanya dua pasangan calon. Mereka akan head to headNahsituasinya akan berbeda dengan misalnya kalau tiga pasangan calon. Tentu, pemantauan dan antisipas­inya berbeda.

    Kenapa kalau head to head lebih harus diwaspadai?

    Nah, kalau head to head, lebih terkonsentrasi. Jadi dua kubu saja. Kalau yang tiga pasangan calon kan tidak begitu terkonsentrasi, justru terbagi. Hal lain yang perlu diwaspadai, misalnya sudah dua calon, tapi ada perbedaan primordialisme.

    Primordialisme, kebanggaan ke­daerah, ini bisa jadi permasalahan. Masalah lain yang bisa memicu konflik adalah masalah Daftar Pemilih Tetap. Nah, bagi daerah yang DPT-nya bermasalah, ini yang harus di cermati. Belum lagi potensi konflik di perbatasan. Atau misalnya transportasi logistik teran­cam, karena asap. Makanya, kita berharap, hujan bisa turun sebelum bulan Desember.

    Soal netralitas PNS, adakah sudah ada laporan tentang PNS yang tak netral?

    Itu kita sudah bentuk Satgas yang diketua Sekjen, anggotanya saya salah satunya. Nah, Satgas ini selalu berkomunikasi dengan pejabat di daerah juga dengan inspektorat.

    Sudah ada laporan?

    Belum ada laporan. Tapi yang pasti, akan ada sanksi. Sanksinya bisa ringan, bisa berat. Tergantung tingkat kesalahannya. Terakhir, ada indikasi upaya menyabotase Pilkada. Belum ada yang berupaya melakukan sabotase pilkada.


    Files Download :

Related Posts