Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada, Mendagri Minta Petahana Diawasi dengan Ketat

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan seluruh masyarakat untuk mengawasi dengan cermat paraincumbent alias petahana yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember mendatang.

    Permintaan Mendagri disampaikannya seusai melakukan pertemuan dengan para bupati dan wali kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pegawai negeri sipil (PNS), Polda, TNI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan KPUD, di Manado, Jumat (30/10).

    ”Kalau diawasi dengan ketat, maka tidak akan ada kecurangan dalam pilkada serentak 9 Desember nanti,” tegas Mendagri kepada SP, Jumat (30/10).

    Di wilayah Sulut, sekitar tujuh (7) kepala daerah dan wakilnya akan kembali bertarung di pilkada. Yakni, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, Bupati Minahasa Utara, Wakil Walikota Bitung, Wakil Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa Selatan, dan Bupati Bolmong Selatan dan Sehan Lanjar.

    Menurut Mendagri, tidak ada masalah incumbent ikut pilkada. "Yang masalah, kalau mereka memobilisasi PNS dan lurah serta aparat pemerintah. Dan mengunakan fasilitas dan aset negara. Itu yang berbahaya," tandas Tjahjo.

    Lebih lanjut, Tjahjo mengingatkan kesalahan di pilkada sebelumnya, dimana banyak camat yang mengubah hasil jumlah suara di tingkat kecamatan. Tjahjo pun mewanti-wanti petahana untuk tidak mengintervensi PNS.

    "Saat ini (hasil suara) harus diawasi dengan ketat, agar kesalahan tidak terulang lagi. Incumbent jangan melakukan intervensi. Panwas haruss tegas. Jangan lengah mengingat incumbent dapat melakukan kesalahan dan memakai fasilitas negara," tegas Tjahjo.

    Selain itu, Mendagri meminta dana pilkada di Sulut jangan dipangkas. "Kita harus mendukung pilkada yang berjalan aman dan sukses. Karenanya, dananya jangan dipotong. Saat ini, ada 10 daerah yang dipotong. Itu berbahaya," tegas Tjahjo.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Erwin Malonda, mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada incumbent untuk tidak melakukan intervensi dan meminta PNS tetap bersikap netral. PNS harus netral dan Incumbent jangan mengintervensi PNS.

    "Panwas jangan lengah dan banci. Harus tegas dan tidak ada kompromi. Incumbent yang melanggar, harus diproses sesuai ketentuan yang ada," tegas Malonda yang menandaskan pihaknya juga akan mengawasi dengan ketat kemungkinan munculnya politik uang dan pemberian sembako.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…