Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Anggaran Pengawasan Pilkada Tak Dipotong Pemda

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk tidak dipotong pemerintah daerah (pemda). Penegasan itu juga merupakan salah satu kesimpulan rapat koordinasi (rakor) terkait pilkada yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (28/10) siang.

    "Hasil rakor kami dengan Menkopolhukam, NPHD enggak boleh diubah. Yang sudah ditekenenggak boleh diubah. Itu juga arahan Pak Luhut," kata Tjahjo usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Pembangunan Daerah 2015, di Jakarta, Rabu (28/10).

    Dia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kejaksaan, Kepolisian akan menyurati 10 daerah yang diduga memotong NPHD.

    "Kalau dipotong efeknya ke pengawasan. Padahal pengawasan pilkada sampai ke TPS (tempat pemungutan suara). Jangan salahkan kalau di tingkat TPS anggaran enggak ada," ujarnya.

    Ditanyakan 10 daerah yang disinyalir memotong NPHD, dia menolak berkomentar. "Saya enggakmau sebut daerahnya," ujarnya.

    Dia menjelaskan, hal serupa sebenarnya pernah terjadi di Bengkulu. "Waktu itu Bengkulu mau dipotong (NPHD). Kami panggil, selesaikan. Sekarang ada 10. Anggaran sudah ada tapi mau dipotong. Uangnya ada kok. Kita hanya ingatkan sejauh ini, memang enggak ada sanksi," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…