Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Optimistis RUU APBN 2016 Disahkan DPR

  • Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 masih belum juga disahkan. Keputusan disahkan atau ditolaknya RUU APBN dijadwalkan pada Jumat (30/10).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, optimistis RUU APBN bakal disahkan DPR. "Enggak ada (penolakan). Saya optimistis fraksi, teman-teman di DPR punya konstituen. Punya pertanggungjawaban ke daerah. Saya optimistis (RUU APBN) tidak ditolak," kata Tjahjo usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Pembangunan Daerah 2015, di Jakarta, Rabu (28/10).

    Secara terpisah, Ketua DPR Setya Novanto berjanji ke publik terkait RUU APBN tidak akan gagal dan bakal diketuk pada rapat paripurna DPR pada 30 Oktober. "Harus disahkan pada Jumat (30/10) ini," katanya, di Gedung DPR.

    Dia menjelaskan, RUU APBN tengah dibahas di tingkat komisi. "Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Sekarang sedang penyesuaian. Tentu nanti semuanya bisa sepakat,” jelasnya.

    Menjelang batas akhir pengesahan, sejumlah elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan di Bakrie Tower, Rabu sore ini. Salah satu topik yang dibahas menyangkut RAPBN.

    "Kan jelang akhir masa sidang, kami mau tradisikan kadang suka enggak perhatian sama APBN," kata politisi PKS sekaligus Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

    Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo, dan Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham.

    Adapun hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan di antaranya terkait alokasi dana desa yang digagas pemerintah sebesar Rp 1,4 miliar per desa dan penyertaan modal negara (PMN) yang besar kepada BUMN. Sebelumnya, Komisi VI DPR menyepakati usulan PMN kepada 23 BUMN sebanyak Rp 34,3 triliun. Angka PMN yang disetujui lebih kecil dari usulan awal, yaitu Rp 39,4 triliun untuk 25 BUMN pada RAPBN 2016.

    Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memang pernah mengusulkan agar KMP mengkritisi RUU APBN. "Kami mendesak partai KMP bersikap kritis terhadap RAPBN yang diajukan pemerintahan Jokowi. Sayangnya PBB tidak punya wakil di DPR. Karena itu kami mendesak KMP, kalau perlu menolak RAPBN 2016 itu," katanya, Senin lalu.

    Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR diminta mempelajari seksama RAPBN 2016. Selanjutnya, FPD diharapkan melaporkan kajian RAPBN ke DPP PD.

    "DPP instruksikan fraksi agar pelajari RAPBN untuk dilaporkan ke DPP segera, sebelom pengesahan 30 Oktober," kata Sekretaris Jenderal DPP PD Hinca Panjaitan.

    Disinggung kemungkinan RAPBN bakal ditolak fraksi-fraksi DPR, dia enggan menanggapi eksplisit. "Salah satu tugas utama anggota dewan adalah fungsi budgeter atas pengesahan atau penolakan APBN. Krtisi itu penting. Tetapi semuanya dilakukan agar bermanfaat besar untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.

    Lalu, apakah DPP PD bakal instruksikan FPD untuk menolak RAPBN?

    "Kita kritisi sangat serius dan masih terus berjalan. Kita tunggu saja ya," pungkasnya.

    Sekadar diketahui, apabila RAPBN tidak disahkan saat itu, maka pemerintah terpaksa menggunakan APBN 2015 untuk tahun depan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…