Senin, 22 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dirjen Polpum Sering Terima Curhat Kesbangpol Daerah

  • Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengaku, sering menerima curhat atau keluhan jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah yang merasa dipandang masih seperti satuan kerja 'buangan' atau 'warga kelas dua'. Padahal, melihat beban tugas yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pemerintahan yang dilaksanakan jajaran Kesbangpol pusat hingga daerah teramat berat dan kompleks. Oleh karena itulah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana akan meningkatkan eksistensi dan kualitas jajaran Kesbangpol di daerah sehingga dapat menjadi satuan kerja nomor satu atau menjadi tangan kanannya kepala daerah.

    "Setiap saya memberikan pengarahan di daerah saya sering mendengar keluhan bahwa Kesbangpol ini merupakan organisasi buangan, ini kan miris, Kesbangpol merupakan organisasi yang paling rendah di antara SKPD, SKPD yang lain," tutur Soedarmo, saat membuka Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Urusan Pemerintahan Umum dan Forkopimda di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa, Rabu (28/10/2015).

    Salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri, lanjut Soedarmo, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan PUM adalah menjadikan Badan Kesbangpol daerah sebagai lembaga vertikal atau bagian dari Kemendagri. Langkah kedua, meningkatkan kemampuan aparatur Kesbangpol daerah, terutama dalam hal deteksi dini, cegah dini, dan analisa dan evaluasi kondisi daerah. Sehingga ke depan, setiap Badan Kesbangpol di daerah dapat memberikan masukan berharga terkait kondisi daerah di berbagai bidang kepada kepala daerah dan dapat diandalkan.

    "Saya harapkan Kesbangpol nanti bisa jadi tangan kanannya kepala daerah," harap Soedarmo.

    Penguatan eksistensi dan kualitas Badan Kesbangpol daerah ini, tambah Soedarmo, sesungguhnya telah diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014. Substansi penguatan eksistensi dan kualitas Badan Kesbangpol itu kini juga dipertegas kembali di dalam RPP tentang Urusan Pemerintahan Umum dan Forkopimda yang sedang disusun Kemendagri dan ditargetkan selesai akhir November 2015 mendatang.

    "Akhir November ini selesai. Nanti, RPP nya akan diserahkan ke Presiden pada Maret 2016," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts