Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Daerah Benahi 8 Sektor Birokrasi

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyelenggarakan rapat pemutahiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar daerah membenahi delapan sektor birokrasi.

    Kedelapan sektor tersebut yakni, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan keuangan dan hibah, penyaluran dana desa, kesiapan pemda dalam pilkada serentak, penanganan konflik sosial, optimalisasi penyerapan anggaran dan penyederhanaan izin.

    “Inspektorat daerah dan pusat harus mendukung quick win reformasi birokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemda,” kata Tjahjo dalam rapat TLHP, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Senin (26/10).

    Dia menambahkan, upaya tersebut bisa dilakukan dengan melakukan perubahan pada lima area. Pertama kapabilitas, profesionalisme dan integritas aparat pengawas, regulasi. Kedua regulasi, ketiga independensi, keempat anggaran dan kelima orientasi pengawasan.

    Inspektorat Jenderal Kemdagri Tarmizi A Karim menambahkan, hasil akhir dalam rapat TLHP ini yakni, terhimpun dan terpetakannya seluruh hasil pengawasan penyelenggaraan Pemda yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

    “Harapannya TLHP ini adalah terbangunnya komitmen dari Pemda sebagai upaya memperbaiki kelemahan tata kelola sekarang ini,” ujar Tarmizi.

    Dalam rapat tersebut, sebanyak tujuh pemda mendapatkan penghargaan dari Kemdagri. Ketujuh pemda telah berkomitmen untuk menyelesaikan TLHP Kemdagri secara tuntas.

    Tujuh pemerintah daerah tersebut meliputi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Provinsi Maluku.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…