Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sepakat dengan KPU Terkait PKPU Calon Tunggal

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku, secara umum dan prinsip sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengaturan pelaksanaan Pilkada di daerah dengan satu pasangan calon.

    Hal ini disampaikan Tjahjo setelah mendengar pemaparan KPU tentang draf Peraturan KPU terkait pasangan calon tunggal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU RI, Bawaslu RI, Kemdagri dan Komisi II DPR RI di ruang sidang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).

    "Posisi pemerintah pada dasarnya memahami dan setuju dengan KPU terkait PKPU pasangan calon tunggal karena mengenai tahapan-tahapan," ujar Tjaho dalam RDP tersebut.

    Pemerintah, katanya sudah mencermati dengan saksama putusan Mahkamah Konstitusi terkait paslon tunggal. Dalam pemahaman pemerintah, lanjutnya adanya kolom setuju dan tidak setuju untuk mengakomodasi pilihan rakyat di daerah dengan satu pasangan.

    "Pemerintah sepakat dengan KPU dalam pelaksanaan Pilkada dengan paslon tunggal dengan prinsip anggaran sudah cukup dan mencukup dan putusan MK," jelasnya.

    Meskipun demikian, Tjahjo tetap mengatakan, dirinya menyetujui revisi draf PKPU tentang calon tunggal ini jika dalam RDP dengan DPR RI diperlukan perbaikan-perbaikan.

    "Tapi kalau memang banyak kekurangan (draf PKPU) pemerintah juga setuju untuk direvisi," tandasnya.

    Tjahjo menyampaikan, pada prinsipnya pemerintah akan mendukung upaya KPU dalam melaksanakan pilkada serentak di 269 daerah pada 9 Desember tanpa ada yang harus ditunda hingga pilkada berikutnya di tahun 2017.

    Tjahjo juga mengatakan bahwa pilkada serentak tetap akan berjalan jika anggaran yang tersedia cukup dan tercukupi. Hal tersebut menurutnya sudah terlaksana dan tidak ada lagi yang perlu tertunda.

    "Mau berapa pasang calon sekalipun, pemerintah tidak akan mempermasalahkan. Pemerintah yakin KPU sebagai penyelenggara pilkada akan berlaku sebagaimana mestinya," tambahnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…