Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Anggota Dewan yang Ikut Berlaga di Pilkada 2015, Segera Berhenti atau Diberhentikan!

  • Meski telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak, Desember 2015 mendatang, beberapa nama yang berasal dari anggota dewan, hingga saat ini belum berhenti dari jabatannya. 

    Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu menetapkan, anggota dewan diharuskan membuat surat pengunduran diri dan mundur dari jabatannya saat ditetapkan sebagai pasangan calon. 

    Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan aturan, 60 hari setelah penetapan calon kepala daerah, SK pemberhentian anggota dewan sudah harus terbit. Putusan ini juga berlaku terhadap PNS maupun anggota TNI/Polri.

    "Kalau di tingkat nasional sudah beres. Kalau tidak salah, anggota DPD yang maju dalam pilkada sudah sepuluh orang yang berhenti. DPR juga sudah. Presiden sudah mengeluarkan SK pemberhentian. Tapi yang bermasalah di tingkat daerah, parpolnya enggak mau memberhentikan. Kan proses normalnya dia diberhentikan," ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, Jumat (9/10).

    Hadar berharap SK pemberhentian dapat segera diterbitkan paling lama 23 Oktober mendatang, sebagaimana batas akhir 60 hari sejak KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 24 Agustus lalu. Sementara untuk calon tunggal, batas waktu paling lama 30 hari sejak ditetapkan sebagai paslon.

    "Kami sangat berharap segeralah. Ini jangan dijadikan penjegalan, upaya permainan politik. Pihak-pihak yang punya otoritas memproses ini dan mengeluarkan SK pemberhentian, ya keluarkanlah," seru Hadar.

    KPU menetapkan setidaknya 784 pasangan calon (sekitar 1.568 orang) kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2015. 

    Dari jumlah tersebut, diperkirakan sedikitnya 398 orang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, pegawai negeri sipil, maupun anggota aktif TNI/Polri.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…