Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Staf Ahli Kepala Daerah Harus Orang Terpilih

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada kepala daerah agar menempatkan orang terbaik di jabatan staf ahli. Oleh karena kemampuan yang dimiliki, staf ahli seharusnya bisa memberi masukan yang berarti untuk kepala daerah.
    Saat rapat, sejumlah staf ahli mengeluhkan posisi mereka yang kerap tidak dianggap penting oleh kepala daerah. Hal itu antara lain terlihat dari masukan staf ahli ke kepala daerah atau jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintah daerah yang sering kali diabaikan.

    Oleh karena tak dianggap penting, kata Tjahjo, kepala daerah sering kali menjadikan posisi staf ahli untuk menempatkan pejabat yang mau pensiun, atau yang tak disukai kepala daerah, hingga orang yang berjasa memenangkan kepala daerah itu di pilkada.

    Tjahjo berjanji akan membuat regulasi untuk memperkuat posisi dan peran staf ahli. Dengan demikian, kepala daerah tidak lagi asal memilih orang untuk menjabat staf ahli dan setiap masukan staf ahli bisa bermakna untuk pemerintah daerah. "Targetnya, sebelum akhir tahun ini, regulasi ini sudah ada," katanya.

    Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmadji mengatakan, jabatan staf ahli di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk pimpinan tinggi. Dengan demikian, pemilihan orang untuk menjabat posisi itu tidak bisa lagi asal tunjuk oleh kepala daerah, tetapi harus lewat perekrutan terbuka. Dengan cara itu, staf ahli pasti diisi orang yang memang ahli dan tepat di posisi itu.

    Pengajar Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, mengusulkan, pemerintah jangan berhenti pada penguatan staf ahli. Namun, melakukan penataan menyeluruh terhadap jabatan/lembaga/badan di pemerintah daerah yang tugasnya bisa memberi masukan kepada pengambil kebijakan di daerah.
    Penataan tersebut dengan menggabungkan semua jabatan/lembaga/badan ke satu lembaga baru atau lembaga yang sudah ada. Selain staf ahli, selama ini yang memberi masukan kepada pengambil kebijakan di daerah adalah badan penelitian dan pengembangan.

    Dia mengusulkan, lembaga yang bertugas memberi masukan itu bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan juga diisi oleh orang-orang profesional dari luar birokrasi.


    Files Download :

Related Posts

  • No Related posts.