Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tahun 2016, Ditjen Polpum Kemendagri Fokus Daerah Trouble Spot

  • Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2016, memproritaskan daerah-daerah yang dianggap bermasalah (trouble spot) dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga di daerah itu terhadap konsensus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Pada tahun 2016, kita akan fokus bekerja pada daerah yang dianggap trouble spot seperti Papua dan Aceh. Kita akan prioritaskan program-program sosialisasi dan pemahaman terhadap empat konsensus dasar dalam bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kita ajak warga di daerah itu untuk berubah menjadi warga negara Indonesia yang baik,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polipum) Kemendagri Soedarmo kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

    Dalam acara itu, hadir juga Sesditjen Polpum Kemendagri Budi Prasetyo dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-udangan Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin.

    Dalam penilaian Soedarmo, selama ini pelaksanaan program berbangsa dan bernegara belum intensif dan berkesinambung. “Ke depan, kita buat program yang sifatnya bertahap, bertingkat dan berlanjut. Misalnya, tahap awal kita ajak lima warga di daerah itu untuk dibina sehingga sikapnya berubah lebih positif sebagai warga negara. Kalau sudah kena, baru kita bina lagi sepuluh warga, terus berlanjut,” tutur Soedarmo yang berpangkat bintang dua atau mayjen TNI aktif ini.

    Ia mengakui tugas yang dihadapinya adalah bagaimana berusaha menyatukan kepentingan dari berbagai kelompok dan organisasi masyarakat yang berbeda-beda. “Ada yang inginnya ke kanan, ada yang ingin ke kiri. Kalau kita semua bersatu untuk kepentingan NKRI dan meninggalkan kepentingan yang lain, kita bisa merekat persatuan dan kesatuan bangsa,” tuturnya.

    Soedarmo juga melihat di antara kelompok masyarakat masih ada saling sikap curiga. Hal ini bisa terjadi akibat tidak adanya komunikasi di antara warga masyarakat. Ia mencontohkan, kasus kerusuhan di Tolikara, Papua. Kasus ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau di antara pemuka dan tokoh agama setempat saling berkomunikasi.

    “Kasus Tolikara bisa dihindari kalau pendeta dan ustad di sana rutin bertemu dan saling berkomunikasi. Tapi, karena tidak ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), ya mereka tidak pernah bertemu padahal sudah tinggal bersama di sana selama bertahun-tahun,” kata mantan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Badan Intelijen Negara (BIN).

    Dalam kaitan pelaksanaan tugas inilah, Soedarmo mengatakan akan membekali aparatnya kemampuan intelijen agar mampu mendeteksi adanya gangguan atau masalah dalam soal kerukunan berbangsa dan bernegara. “Kita akan bekali mereka kemampuan intelijen sehingga bisa secara cepat mendeteksi adanya gangguan dalam persatuan dan kesatuan bangsa,” tuturnya.

    Mantan Atase Pertahanan KBRI di Bangkok, Thailand dan Singapura ini menjelaskan, Ditjen Polpum Kemendagri merupakan peleburan dari dua ditjen yakni Ditjen Kesbangpol dan Ditjen Pemerintahan Umum . Ditjen Polpum kini memiliki tugas pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, kerukunan antara SARA (suku, agama, Ras dan antar-golongan), kelembagaan demokrasi, dan pelaksana koordinasi pemerintahan dari provinsi hingga kabupaten.
    “Tugas ini bisa kita lakukan kalau aparat kita dari pusat sampai daerah hingga ke tingkat camat punya kemampuan intelijen,” ujarnya.

    Fungsi intelijen pada camat tersebut sebelumnya diatur dalam PP No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun, melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), fungsi intelijen tersebut dihilangkan. Dalam UU itu, camat hanya berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    Ditanya soal kekhawatiran masyarakat dengan fungsi intelijen seperti di masa lalu, Soedarmo dengan tegas mengatakan, kemampuan intelijen camat dan aparat Ditjen Polpum sebatas untuk mendeteksi dini adanya gangguan keamanan seperti konflik sosial dan kerukunan antar umat beragama. “jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari LSM itu. Kalau tidak ada kemampuan intelijen, bagaimana camat tahu adanya potensi gangguan keamanan,” ujar dia. 


    Files Download :

Related Posts