Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pendaftaran Sengketa Pilkada Hanya 3 Hari Dinilai Batasi Hak

  • Pasal 5 ayat 1 Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1/2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota, disebut bahwa MK akan mengadili perkara yang masuk sebelum tenggat waktu 3 hari.

    Berdasarkan kajian Setara Institute, menilai putusan tersebut membatasi hak para pencari keadilan untuk mengajukan gugatan sengketa pilkada.

    "Soal ambang batas waktu pengajuan sengketa pilklada ke MK yang hanya 3 hari itu tampaknya terlalu memaksakan," kata Peneliti Setara Institute, Halili saat memberikan keterangan pers di kantor Setara, Jakarta, Rabu (30/9).

    Bahkan, Halili menyebutkan bahwa waktu tiga hari tersebut terdengar tidak masuk akal untuk daerah yang letaknya di pedalaman dan minim akses komunikasi ataupun transportasi.

    Walaupun, lanjutnya, memang harus ada batasan yang diterapkan MK agar sengketa pilkada yang masuk tidak membeludak.

    Ditambah lagi, ungkapnya, waktu peradilan sengketa pilkada hanya 45 hari sehingga dikhawatirkan akan mengabaikan prinsip pembuktian yang cermat dan memadai.

    "Oleh karena itu, kajian Setara mendukung proses judicial review terkait batasan waktu yang sedang diuji di MK," tutupnya.


    Files Download :

Related Posts