Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dana Publik Rawan Diselewengkan Petahana untuk Kepentingan Pilkada

  • Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai dana publik rawan diselewengkan oleh petahana untuk kepentingan Pilkada serentak 2015. Petahana, katanya akan membungkus alokasi dan pencairan dana-dana publik dengan alasan percepatan pembangunan.

    “Dana-dana publik seperti dana desa, dana hibah, dana bansos rawan diselewengkan untuk kepentingan pilkada oleh petahana dengan alasan percepatan pembangunan daerah,” ujar Ray di Graha Oikumene, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).

    Petahana, kata Ray semakin percaya diri melakukan hal tersebut karena mendapat perlindungan dari pemerintah pusat untuk menggunakan anggaran. “Perlindungan ini justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam hal anggaran apalagi jika dikaitkan dengan pemimpin daerah yang kembali ikut dalam pilkada atau petahana,” ungkapnya.

    Perlindungan pemerintah pusat ini, menurut Ray membuat kepala daerah seolah-olah kebal hukum. Langkah incumbent pun semakin mulus untuk memanfaatkan dana desa, dana hibah dan bansos untuk pemenangan pilkada.

    “Ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan pengawas, jangan sampai setelah pilkada banyak petahana yang masuk penjara,” pungkas Ray.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…