Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jelang Pilkada, Sejumlah Persoalan Belum Teratasi

  • Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 sebentar lagi akan berlangsung, yakni pada 9 Desember mendatang. Adapun saat ini sudah memasuki tahapan kampanye sampai 5 Desember 2015. Namun sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat pemilihan umum (pemilu) yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pilkada (Koalisi) masih menemukan sejumlah persoalan.

    Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani mengungkapkan beberapa persoalan jelang pemilihan yakni masih banyak pasangan calon yang memasang alat peraga kampanye (APK). “APK masing-masing calon semestinya sudah diturunkan oleh pengawas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena pemasangan APK setiap calon hanya dilakukan oleh KPU selama masa kampanye. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk ke depannya,” ujar Fadli di Jakarta, Minggu (27/9).

    Kedua, lanjutnya netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam kampanye. Menurutnya, calon khususnya petahana masih memobilisasi PNS untuk melakukan kampanye. Selain itu, petahana masih melakukan politisasi dana-dana publik seperti dana desa, bansos, dan hibah untuk kepentingan pilkada.

    “Ketiga, masih ada beberapa daerah yang belum menetapkan pasangan pilkada karena sengketa pencalonan masih berlangsung dan sejumlah putusan sengketa belum dijalankan KPUD,” tambahnya.

    Sengketa tersebut, bisa mempengaruhi pengadaan logistik dan waktu kampanye. Untuk daerah-daerah tersebut, menurut Fadli perlu dipikirkan apakah ditetap dilaksanakan tahun 2015 atau ditunda ke pilkada serentak berikutnya.

    Sementara peneliti ICW Donal Fariz menambahkan beberapa persoalan pilkada belum ditemukan solusinya, antara lain politik uang, standar ganda terhadap calon kepala daerah terpidana yang berstatus bebas bersyarat, dan adanya dana-dana dari korporasi yang tidak sesuai dengan aturan.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…