Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Menuju Pemilu Nasional Konkuren

  • Kegaduhan politik di Indonesia selalu lebih diwarnai pertarungan transaksi kepentingan daripada diskusi publik yang berfokus pada isu-isu politik yang dapat mewujudkan pemerintahan demokratis yang efektif. Demikian pula yang terjadi akhir-akhir ini, seharusnya setelah pilkada serentak, mungkin lebih tepatnya pilkada "borongan", karena tanpa politik hukum yang jelas, agenda berikutnya adalah perdebatan publik pemilu nasional konkuren (serentak).

    Agenda itu harus segera menjadi perhatian semua pihak karena merupakan tindak lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang No 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Intinya, pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak tahun 2019. Namun, tampaknya pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump (The Donald) yang dikritik tajam oleh majalah The Economist (5 September 2015) melalui editorialnya berjudul "Why the Donald is Dangerous" lebih menarik untuk digosipkan.

    Belajar dari penyusunan undang-undang pilkada serentak yang sarat dengan pertarungan interest subyektif parpol, penyusunan regulasi tentang pemilu nasional konkuren harus mempunyai dasar pemikiran yang kuat, paradigma yang jelas, serta berdimensi keseluruhan (comprehensiveness) agar dapat mewujudkan pemerintahanpresidensial yang efektif. Sebab, mekanisme pemilu konkuren dapat menghindarkanpemilu yang menghasilkan pemerintahan yang terbelah (divided government), seperti Koalisi Merah Putih versus Koalisi Indonesia Hebat, berkatcoattails effect theory (teori ekor jas).

    Substansinya, jika pilpres dilakukan bersamaan dengan pileg, kecenderungan masyarakat akan memilih calon presiden yang diikuti dengan pilihan parpol dalam parlemen yang mencalonkan presidennya. Jadi, pemilu konkuren akan mendorong terjadi- nya asosiasi antara pilihan masyarakat dalam pilpres dan pilihan mereka pada parpol dalam pileg. Namun, harus diakui, pakem tersebut dapat menuai hasil jika disertai dengan sistem pemilu legislatif yang tepat, kualitas kader parpol yang berkualitas, serta pengaturan dana kampanye dan parpol yang transparan dan akuntabel.

    Mengingat variasi pemilu nasional konkuren cukup beragam, memilih varian yang tepat sangat memengaruhi hasil dari coattails effect. Menurut kajian Electoral Research Institute Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2015), varian tersebut sebagai berikut. Pertama, pemilu konkuren (selanjutnya disebut pemilu), satu kali dalam lima tahun, untuk semua pejabat publik pada tataran nasional hingga kabupaten/kota yang mencakup pileg (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), pilpres, dan pilkada. Kedua, pemilu hanya memilih wakil rakyat (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu memilih eksekutif (pusat dan daerah).

    Ketiga, pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, dengan jeda waktu berbeda antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Keempat, pemilu tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval. Artinya, pilpres dan pileg (DPR dan DPD) dilakukan bersamaan, baru tahun kedua dilakukan pemilu konkuren tingkat lokal untuk memilih parlemen lokal dan kepala daerah. Kelima, pemilu tingkat nasional yang diikuti pemilu konkuren setiap provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di setiap provinsi itu.

    Keenam, pemilu konkuren untuk pilpres dan pileg mulai pusat sampai daerah dilakukan secara bersamaan, baru kemudian dilakukan pilkada untuk memilih kepala daerah untuk satu provinsi. Artinya, pemilu serentak tingkat lokal ini khusus memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara bersamaan di suatu provinsi dan jadwalnya tergantung dari siklus pemilu lokal di setiap provinsi yang telah disepakati.

    Kajian tersebut menawarkan opsi keenam sebagai pilihan. Namun, konsekuensinya, agenda pilkada serentak yang diproyeksikan terjadi pada 2027 harus ditata ulang. Alasan pokoknya, tugas Komisi Pemilihan Umum akan sangat berat, kerjanya sangat banyak, dan volumenya besar sekali. Selain itu, dalam perspektif pemilih, mereka harus mencermati sedemikian banyak parpol peserta pemilu sehingga amat sulit bagi mereka menentukan pilihan yang benar-benar mereka pahami. Demikian pula dari sisi parpol, mereka akan menghadapi kesulitan menyajikan calon yang berkualitas mengingat banyaknya jumlah kandidat yang harus dipersiapkan dalam waktu bersamaan.

    Jika pemilu konkuren dipersiapkan dengan baik, antara lain melalui perdebatan publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan diakukan secara sistematis, harapan mengurai kekusutan pengelolaan kekuasaan politik secara bertahap akan terwujud, mulai dari level nasional sampai tataran lokal. Sebab, koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon presiden terpilih akan cenderung mempertahankan koalisinya dalam pilkada.

    Dengan demikian, kebijakan pemerintah nasional dan pada level daerah tidak hanya sinkron, tetapi juga akan dilaksanakan karena koordinasi pemerintahan berjalan mulus. Pemilu nasional konkuren dapat lebih memperkuat pelaksanaan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu substansinya adalah hierarki lebih jelas dan tegas antara pusat dan daerah berdasarkan pakem Indonesia sebagai negara kesatuan.

    Ke depan, diharapkan kegaduhan politik diisi dengan debat publik yang produktif sehingga menghasilkan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat, bukan kerumunan yang berkompetisi memborong kekayaan negara untuk kepentingan sendiri.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…