Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Potensi Kecurangan Pilkada di Tingkat Kecamatan

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penghitungan suara di tingkat kecamatan merupakan tahap paling rawan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah. Kecurangan yang terjadi di tahap ini seringkali berujung pada konflik dalam pilkada.

    "Itu kan sudah rahasia umum. Itulah kami tekankan khusus berkaitan dengan penggelembungan suara, meski tidak semua kecamatan terjadi seperti itu," ujar Tjahjo saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2015).

    Menurut Tjahjo, kecamatan adalah salah satu posisi sentral dari pengumpulan suara saat pilkada serentak dilakukan. Potensi konflik paling besar terjadi saat penghitungan suara dan pengumuman penetapan pemenang.

    Untuk itu, Tjahjo mengingatkan agar pegawai negeri sipil di tingkat kecamatan tidak terkait sedikit pun dalam kecurangan pilkada. Ia menekankan bahwa PNS yang terbukti terlibat dalam kecurangan pemilu akan mendapat sanksi tegas.

    "Jangan sampai ada bukti yang dilakukan oknum PNS yang mencederai demokrasi, sehingga membuat permasalahan atau konflik di daerah," kata Tjahjo.

    Untuk mengantisipasi konflik sosial akibat kecurangan pemilu, Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara di tingkat daerah untuk melakukan deteksi dini.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…