Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jumlah Daerah yang Pilkadanya Tertunda Tambah Banyak

  • Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, kini hanya memiliki calon tunggal setelah salah seorang calon bupati, Hakim Fatsey, meninggal. Partai pengusungnya, PKS dan Gerindra, dikabarkan tidak lagi menyodorkan kandidat pengganti. Dengan begitu jumlah daerah penyelenggara Pilkada 2015 terancam bakal berkurang lagi. 

    Berdasar peraturan KPU, dengan meninggalnya Fatsey, KPU setempat harus menunda tahapan pilkada paling lama 10 hari. Sebab, Fatsey meninggal di tengah masa kampanye sehingga jumlah calon kurang dari dua pasang. 

    Penundaan itu ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk menyodorkan calon baru.

    Aturan tersebut hanya membolehkan penggantian oleh parpol pengusung, bukan partai lain. Karena itu, bila tidak ada calon pengganti, pilkada di daerah tersebut tidak bisa dilaksanakan. 

    Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat dikonfirmasi memastikan bahwa kondisi tersebut akan membuat pilkada di Kabupaten Buru Selatan ditunda hingga 2017. ’’Iya, akan seperti itu. Mau bagaimana lagi?’’ ujarnya kemarin.

    Sebelumnya, ada tiga daerah yang pilkadanya ditunda hingga 2017 karena calon tunggal. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Selatan. 

    Sementara itu, Sekjen PKS Taufik Ridlo mengaku belum mengetahui informasi meninggalnya Fatsey. ’’Kami akan cek dulu ke teman-teman di sana,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin. Begitu pula kabar bahwa DPC Partai Gerindra di Kabupaten Buru Selatan tidak akan mengajukan calon pengganti.

    Saat ini, publik juga sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan aturan calon tunggal. Putusan MK akan memberikan kepastian apakah pilkada dengan calon tunggal tetap bisa berlangsung atau tidak. Apabila MK mengabulkan gugatan, akan ada kepastian pula apakah daerah-daerah yang pilkadanya telanjur ditunda bisa melanjutkan tahapan atau tidak.

    Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat dikonfirmasi tidak banyak berkomentar soal gugatan itu. Dia menyatakan, perkara calon tunggal sudah diperiksa para hakim dan masih terus berproses. ’’Dalam waktu dekat kami putuskan,’’ tegasnya singkat.

    Arief enggan memastikan kapan MK memutus perkara tersebut. ’’Ya lebih cepat lebih baik,’’ ucap guru besar Universitas Diponegoro Semarang itu.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…