Senin, 22 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

  • Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak mengenal kebijakan khusus untuk mengusung calon perempuan dalam Pilkada seperti kebijakan afirmasi di pemilu legislatif.

    “Padahal, perempuan masih membutuhkan afirmasi di pencalonan eksekutif, terutama pilkada. Sebab, pilkada jadi ruang strategis menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada perempuan. Regulasi di tatanan daerah berupa peraturan daerah sering kali justru menjadi ancaman terhadap perempuan,” ujar Titi kepada Beritasatu.com, Jumat (18/9).

    Selain itu, kata Titi, afirmasi perempuan di struktur pengurus harian partai juga perlu didorong. UU partai politik, lanjutnya, perlu menyebutkan secara eksplisit bahwa kepengurusan partai politik perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

    “Ini penting agar kaderisasi kepemimpinan perempuan terus berjalan sejak di internal partai sehingga perempuan akan belajar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di internal partai," ujarnya. "Dengan demikian perempuan akan teruji kualitasnya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan saat menjadi calon kepala daerah,” dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Titi mengungkapkan, bentuk afirmasi perempuan di jalur perseorangan bisa ditempuh dengan mempermudah syarat dukungan bagi perempuan yang maju melalui jalur perseorangan. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi syarat dukungan hingga 30 persen dari total dukungan yang harus dikumpulkan dan memperpanjang waktu pengumpulan dukungan.

    Keterwakilan perempuan dalam pencalonan pilkada dinilai masih kurang. Berdasarkan penelusuran Perludem melalui laman infopilkada.kpu.go.id, Pilkada serentak 2015 hanya diikuti oleh 116 perempuan (7.32 persen) dari 1.584 orang yang memenuhi syarat.

    Data per 11 September 2015, menunjukkan ada 54 perempuan dari 792 orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, serta 62 perempuan dari 792 orang yang mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah.

    “Data tersebut mengonfirmasi masih minimnya kehadiran perempuan dalam kancah politik, khususnya pemilihan kepala daerah,” kata Titi.

    Para perempuan ini tersebar di 90 dari 262 daerah (34.35 persen) yang menyelenggarakan pilkada serentak. Lebih rinci, perempuan mencalonkan diri di 76 dari 219 kabupaten (34.70 persen); 13 dari 34 kota (38.23 persen); serta 1 dari 9 provinsi (11.11 persen).

    Dalam pemetaan Perludem, calon kepala daerah di Pilkada serentak 2015 umumnya berlatar belakang petahana, jaringan kekerabatan, kader partai, mantan anggota DPR/DPD/DPRD, figur populer, pengusaha/pebisnis, anggota LSM/Ormas, mantan anggota TNI/Polri/PNS, serta mantan kepala daerah.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Perempuan di Parlemen Mampu Lahirkan Kebijakan Responsif Gender

    Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Irma Suryani Chaniago, mengatakan, akan terus berupaya mendorong kebijakan-kebijakan yang responsif gender di parlemen. Keterwakilan perempuan di parlemen telah mampu mempengaruhi lahirnya…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Kepemimpinan Perempuan Menguat di Akar Rumput

    Direktur Eksekutif Women Research Institute (WRI) Sita Aripurnami menilai kepemimpinan perempuan muncul dan menguat di tingkat akar rumput. Menurut Sita, kepemimpinan perempuan secara struktural pada sektor publik belum terjadi secara…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Masih lemah, Peran Perempuan di Parlemen

    Menurut Ketua Koordinasi Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam, Dwi Ruby Kholifah, peran perempuan di parlemen maih sangat lemah. Selama lima tahun, kata dia, keberadaan mereka di parlemen masih belum dapat…