Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilih Pilkada Bisa Bertambah atau Berkurang

Posted by on 17 Sep 2015 |

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa jumlah pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 bisa bertambah dan berkurang. Terkait kepastian berkurang atau bertambahnya pemilih ini, KPU menilai tergantung hasil pengecekan di lapangan.

    “Saya belum cek pastinya, tapi bisa jadi kondisinya seperti itu. Daftar Pemilih Sementara (DPS) ada selisih dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), tidak fix betul seperti yang ada di DP4, pasti memang akan bertambah atau berkurang,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiyansyah saat dihubungi Rabu (16/9).

    Menurutnya, pemilih bertambah karena sejumlah faktor, di antaranya bertambahnya penduduk yang berusia 17 tahun dan adanya penduduk yang pindah domisili. Sementara pemilih bisa berkurang, lanjut Ferry terjadi karena penduduk yang meninggal, tidak penuhi syarat lagi seperti pindah status jadi TNI dan Polri.

    “Diyakini ada juga ketika dicek di lapangan ada beberapa penduduk yang tidak mempunyai identitas,” tambah Ferry.

    Dalam penjelasan sebelumnya, Ferry menuturkan bahwa DPS merupakan hasil pemutakhiran setelah pencocokan dan penelitian di lapangan. DPS tersebut, katanya bersumber dari DP4 yang dicocokkan dengan data pemilih terakhir di Pilpres 2014.

    “Data itu diharapkan akurat dan tidak ada lagi masyarakat yang telah memiliki hak pilik tak terdaftar,” ungkap Ferry.

    Pada 10 September yang lalu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengumumkan jumlah DPS sebanyak 97.408.604 pemilih. Angka itu berdasarkan data yang diterima KPU dari 283 kabupaten dan kota. Kala itu, daerah yang belum menyerahkan berita DPS itu tersebar di Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

    Sementera jika kita mengecek DPS per hari ini (Kamis, 17/9) http://data.kpu.go.id/dps2015.php, jumlah DPS sudah mencapai 98.315.987 pemilih dari 32 provinsi. Jumlah DPS ini diambil dari 236.925 TPS.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    14 Jan 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    14 Jan 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    11 Oct 2015

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    11 Oct 2015

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    18 Sep 2015

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    08 Feb 2015

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    18 Oct 2013

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…