Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Langgar Aturan, Penyelenggara Pilkada Harus Diberi Sanksi

  • Komisioner KPU Ferry Kurnia Riskiyansyah menegaskan jika ada penyelengggara Pilkada di semua tingkatan melanggar aturan maka harus diberikan sanksi. Menurutnya, sanksi ini diberikan dalam rangka menjaga integritas dan indepedensi penyelenggara pilkada.

    Hal ini disampaikan Ferry dalam menanggapi berbagai aduan tentang KPU Kabupaten dan Kota yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Kalau melanggar, ya harus diberikan sanksi terhadap penyelenggaranya,” ujar Ferry saat dihubungi pada Rabu (16/9).

    Namun, Ferry mengharapkan publik obyektif dalam menilai berbagai aduan tentang penyelenggara pilkada. Ferry menilai berbagai aduan terkait penyelenggara belum tentu menunjukkan bahwa penyelenggara melanggara aturan.

    “Bisa jadi karena ada faktor ketidakpuasan. Pengaduan-pengaduan itu untuk meyakinkan apakah KPU benar-benar melanggar atau tidak,” tandasnya.

    Dalam rangka menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara, Ferry mengungkapkan KPU akan meningkatkan pola pengawasan secara hirarkis. Dengan demikian, lanjutnya sanksi akan diberkan oleh penyelenggara pilkada yang tingkatan lebih tinggi.

    “Kalau ada problem di tingkat kabupaten, maka yang punya otoritas untuk mengeluarkan sanksi itu adalah KPU Provinsi, yang KPU Provinsi diberi sanksi KPU RI. Sedangkan yang tingkat PPK dan PPS, yang beri sanksi adalah KPU Kabupaten,” jelasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…