Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Politik Uang Kejahatan Pemilu

  • Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menegaskan, politik uang bukan hanya sebuah pelanggaran, tetapi sudah tergolong dalam kejahatan pemilu. Hal ini lantaran politik uang telah menjatuhkan harga diri warga negara yang memiliki hak untuk memilih berdasarkan penilaiannya masing-masing.

    "Politik uang itu kejahatan pemilu, bukan hanya pelanggaran. Bayangkan hak dan harga diri warga negara dibayar hanya dengan Rp 50.000, Rp 100.000, atau gula pasir," kata Ketua Bawaslu RI Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pilkada se-Kalimantan Utara di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (4/9) malam.

    Muhammad menyatakan, hingga menjelang Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember nanti, aroma politik uang masih terasa sangat kental. Kondisi ini tidak terlepas dari masih rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat secara luas. Partai politik yang seharusnya bertugas memberikan pendidikan politik, hanya mendekati rakyat lima tahun sekali untuk meraup suara saat pemilihan umum. Akibatnya, rakyat terjebak dalam politik transaksional yang diciptakan oleh partai politik.

    "Akhirnya pemilih kita terjebak dengan politik transaksi yang dilakukan parpol. Ini tugas parpol, termasuk pendidikan politik. Masih ada di kampung-kampung spanduk yang menyatakan 'kami warga kampung ini siap menerima serangan fajar', apa kita tidak prihatin melihat itu. Masyarakat kita belum cukup mendapat pendidikan politik yang baik," katanya.

    Tak hanya spanduk, Muhammad menegaskan, hingga kini masih ada pemilihan legislatif maupun eksekutif yang meminta pendukungnya untuk mengambil uang dari calon lain, tapi tidak memilih calon tersebut. Menurut Muhammad, kampanye semacam itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena menganjurkan orang melakukan politik uang.

    "Saya kira ini menganjurkan orang untuk melakukan politik uang itu pasal pidana. Saya kira posisi Bawaslu tegas bahwa ini pelanggaran. Walaupun tidak melakukan politik uang, tapi menganjurkan. Ada pasalnya," katanya.

    Muhammad meminta pasangan calon, tim sukses, maupun partai politik untuk berkompetisi secara jujur dan berintegritas tanpa dinodai dengan politik uang. Selain itu, dia meminta setiap elemen masyarakat untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan Pilkada yang pertama kali digelar serentak pada tahun ini. 


    Files Download :

Related Posts