Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Program Pilkada Berintegritas Untuk Mencegah Politik Uang

  • Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk memilih 260 bupati, dan sembilan gubernur akan berlangsung pada akhir tahun 2015 ini. Untuk menciptakan Pilkada serentak yang jujur, adil, dan transparan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Program Pilkada Berintegritas.

    Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja menyatakan, dengan program Pilkada Berintegritas, pihaknya berperan sebagai trigger untuk menciptakan Pilkada serentak yang bersih. Hal ini, mengingat penyelenggaraan Pilkada rentan tersangkut politik uang.

    "KPK dalam tahun politik ini mencoba berperan sebagai trigger. KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas," kata Adnan dalam peluncuran program Pilkada Berintegritas 2015 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (31/8).

    Adnan menyatakan, Pilkada serentak merupakan momentum politik yang memiliki pengaruh besar bagi Indonesia. Menurutnya, Pilkada menghasilkan pimpinan daerah yang menentukan arah kemajuan bangsa. Adnan mengatakan, Pilkada serentak ini menentukan wajah daerah selama lima tahun ke depan, apakah daerah tersebut bisa bersih dari korupsi atau malah sebaliknya.

    Hal ini mengingat dengan biaya kampanye yang cukup besar, dikhawatirkan kepala daerah terpilih akan berupaya untuk mengembalikan modal kampanye mereka.

    "Kita akan pilih gubernur dan bupati yang lima tahun ke depan menentukan apa daerahnya akan maju atau stagnan," kata Adnan.

    Untuk itu, dalam program Pilkada Berintegritas 2015 ini, KPK mengajak seluruh stakholder terkait pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai masyarakat dapat memastika?n penyelenggaraan pilkada dapat berjalan bersih. Selain itu, KPK juga akan melakukan sosialisasi Pilkada Berintegritas 2015 ke sembilan provinsi dan dua kabupaten atau kota. Adnan berharap, dengan adanya kegiatan ini, pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang bebas dari praktik hitam dan perilaku koruptif serta yang mendukung pemberantasan korupsi.

    "Kepala daerah yang terpilih semoga tak tertangkap KPK. ?Kita harap yang terpilih adalah yang propemberantasan korupsi. Sehingga mampu menghadirkan kepala daerah yang jujur, amanah, dan mampu membawa kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia," harapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…