Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Ada 10 Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada, Bisa Lebih

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memprediksi bahwa daerah yang rawan konflik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak terjadi lebih dari 10 daerah.

    "Kalau kita mencermati (dinamika politik) lima tahun lalu, tidak sampai 10 daerah lah yang rentan konflik," ujar Tjahjo di kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2015).

    Sepuluh daerah yang dimaksud itu berada di Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan wilayah Sumatera. Kendati demikian, Tjahjo menilai bukan tidak mungkin jumlah daerah yang rawan konflik akan bertambah.

    Hal yang menjadi faktor penyebab rentannya konflik adalah dualisme kepengurusan beberapa partai. Faktor itulah yang menurut Tjahjo harus jadi perhatian aparat keamanan. "Kepolisian harus mencermati dualisme parpol dan dampaknya di daerah," ujar Tjahjo.

    Soal antisipasi kisruh dalam Pilkada serentak itu sendiri, Tjahjo sudah berkoordinasi dengan Polri. Pertama, Tjahjo sudah memberikan pengarahan soal persiapan Pilkada serentak kepada seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia.

    Kedua, Tjahjo juga telah bertukar peta rawan konflik dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dengan pertukaran itu, masing-masing diharapkan saling melengkapi informasi dan dapat segera dilakukan rencana antisipasi.

    Ketiga, pihaknya, Polri dan TNI telah memiliki standar pengamanan. "Tiap TPS harus ada pengamanan. Kalau enggak polisi, ya Satpol PP. Kalau tidak cukup, kita minta bantuan TNI," ujar Tjahjo.

    Tidak hanya di TPS, pengamanan Polri dan TNI juga difokuskan pada saat penghitungan suara. Momen penghitungan suara, menurut Tjahjo, dapat menimbulkan ketidakpuasan massa pendukung. "Yang seperti-seperti itu harus dikoordinasikan dengan baik," ujar Tjahjo.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…