Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada di 4 Daerah Ditunda, Jokowi Tetap Tak Akan Terbitkan Perppu

  • Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo tak akan menggunakan opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada dengan calon tunggal. 

    Pilkada di daerah yang tidak memiliki calon kepala daerah lebih dari satu akan ditunda pelaksanaannya sampai 2017. 

    "Bumbung kosong dan perppu sampai saat ini tidak dipakai pemerintah. Presiden tidak menginginkan itu digunakan," kata Tedjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/8/2015). 

    Komisi Pemilihan Umum menyampaikan bahwa saat ini masih ada empat daerah yang memiliki calon tidak lebih dari satu. Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada tahap dua, pada 2017.

    Empat daerah yang memiliki calon tunggal adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat mengusulkan pemilihan dengan calon tunggal tetap dilaksanakan menggunakan "bumbung kosong". Alasannya agar hak politik tidak dilanggar dan proses demokrasi berjalan meski calon yang ada hanya melawan kertas kosong. 

    Akan tetapi, menurut Tedjo, tidak ada terobosan lain setelah ditambahnya waktu pendaftaran calon kepala daerah. Melalui rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, KPU menambah waktu pendaftaran selama tiga hari dan ditutup pada Selasa sore tadi.

    "Tidak ada terobosan lain ya, kita akan menggunakan kembali kepada UU. Karena tidak ada celah hukum lagi," ujarnya. 

    Tedjo melanjutkan, pemerintah kini hanya berharap pelaksanaan pilkada serentak berlangsung sesuai agenda yang ditetapkan.

    "Biasanya mereka (partai politik) saling tunggu menunggu. Kita tunggu saja. Setelah hasil ini, kami bicarakan dengan kementerian terkait," kata Tedjo.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…