Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mahar Tinggi dari Parpol Dinilai Jadi Penghambat Calon Ikut Pilkada

  • Pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengemukakan politik patron menjadi salah satu penyebab minimnya pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama 9 Desember 2015.

    "Salah satu penyebab minimnya pasangan calon pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak yakni politik patron, di mana partai politik di tingkat pusat menentukan calon dengan mahar tinggi. Akibatnya, kader yang kompeten di daerah kalah dari yang berduit," ungkap Herdiansyah Hamzah kepadaAntara di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin malam (3//8/2015).

    Ia mengemukakan hal itu menanggapi kemungkinan penundaan pelaksanaan Pilkada Kota Samarinda akibat hanya ada satu pasangan calon yang resmi mendaftar di KPU setempat.

    Faktor lain penyebab minimnya calon peserta Pilkada, jelas Herdiansyah, yakni ketatnya syarat pencalonan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

    "Sistem pemilihan umum, bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga pembuat aturan (DPR) serta pemerintah. Memang masih banyak kekurangan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, salah satunya mengenai syarat pencalonan yang cukup ketat," katanya.

    "Tetapi, minimnya pasangan calon juga menjadi tanggung jawab partai politik. Mereka (partai politik) gagal mencetak kader untuk mengisi pos-pos penting pemerintahan, termasuk yang saya maksud di atas yakni politik patron," tambah alumnus Fakultas Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

    Terkait kemungkinan ditundanya Pilkada Kota Samarinda hingga 2017, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman itu menilai, secara kontestasi akan merugikan pasangan bakal calon yang telah mendaftar, yakni Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail sebagai calon petahana yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota dan wakil Wali Kota Samarinda.

    "Namun, secara prinsip rakyat yang paling dirugikan karena tidak bisa menggunakan hak politiknya. Pada sisi lain, penundaan itu menguntungkan pihak yang tidak ikut bertarung, sebab mereka memiliki waktu yang cukup untuk menaikkan elektabilitas selama dua tahun ke depan," ujar Herdiansyah Hamzah. 

    Penundaan pemilihan kepala daerah yang berimplikasi pada lamanya Kota Samarinda akan dipimpin oleh seorang penjabat (Pj), menurut Herdiansyah, tidak menjadi masalah.

    "Menurut saya, tidak ada masalah jika dua tahun ke depan Samarinda dipimpin pejabat sementara, sepanjang punya kewenangan mengambil keputusan strategis. Makanya, Mendagri harus segera membuat aturan dalam bentuk Permendgri yang mengatur kewenangan penjabat sementara tersebut," jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua KPU Samarinda Ramaon Dearnov Saragih mengungkapkan Pilkada Kota Samarinda berpeluang besar ditunda hingga Pilkada serentak berikutnya (2017), karena hingga akhir masa perpanjangan pendaftaran pada Senin pukul 16.00 Wita, hanya ada satu calon yang resmi mendaftar.

    Satu-satunya calon peserta Pilkada yang telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda adalah pasangan petahana Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail (Wali Kota dan Wawali Samarinda saat ini).

    Keputusan resmi terkait kelanjutan Pilkada Kota Samarinda rencananya dirapatkan secara pleno oleh KPU setempat pada Selasa (4/8).

    Sebenarnya lanjut Ramaon, telah ada dua tim yang melakukan pendaftaran pasangan cawali-cawawali sebelum batas akhir masa perpanjangan pukul 16.00 Wita.

    Namun, pendaftaran yang dilakukan oleh dua tim tersebut dianggap telah mencabut pendaftaran, karena keduanya hanya mendaftarkan secara lisan tanpa menyerahkan berkas persyaratan.

    "Keputusan ini merupakan hasil rapat bersama anggota KPU Samarinda, Panwaslu Samarinda dan sesuai arahan KPU Provinsi," jelas Ramaon.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…