Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kampanye Hitam Pilkada Diprediksi Tak Sekeras Pilpres

  • Pengamat media sosial, Nukman Luthfie, memprediksi bahwa kampanye hitam melalui internet menjelang pemilihan kepala daerah serentak tidak akan seramai pemilihan presiden tahun lalu. Menurut dia, kampanye hitam kemungkinan masih ada, tetapi kampanye negatif akan lebih banyak.

    "Pilkada kali ini enggak sekeras pilpres. Jadi black campaign enggak dominan, bahkan kayaknya enggak ada. Yang ada negative campaign," ujar Nukman saat dihubungi, Minggu (2/8/2015).

    Menurut Nukman, salah satu hal yang membuat panasnya perang di dunia maya pada Pilpres 2014 adalah adanya dua calon, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yang memiliki massa pendukung sama kuat. Selain itu, banyak isu yang bisa diungkit oleh para pendukungnya untuk menjatuhkan satu sama lain. Kondisi itu berbeda dari calon-calon kepala daerah dalam Pilkadatahun ini.

    "Jokowi versus Prabowo, yang sama-sama punya pendukung garis keras di social media, isunya pun banyak," kata Nukman.

    Secara terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan bahwa media sosial akan tetap menjadi sarana kampanye bagi para calon kepala daerah. Ia memperkirakan, "aktor" yang bermain di media sosial selama Pilkada akan semakin variatif.

    "Soal fitnah tetap (ada). Saya rasa polarisasi Pilkada jauh lebih variatif aktor dan isunya," kata Haris.

    Namun, kata Haris, bisa juga Pilkada serentak akan sepi dari kampanye hitam di media sosial karena banyaknya calon tunggal. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat mencegah adanya kampanye hitam maupun negatif tersebut. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bersama untuk menyukseskan Pilkada dengan baik.

    "Perlu edukasi bersama, bukan dari pemerintah. Makin pemerintah bicara, makin enggak dianggap kan oleh masyarakat," ujar Haris.

    Pilkada serentak tahun ini direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Hingga Sabtu kemarin, setidaknya ada 11 daerah yang hanya memiliki satu bakal calon pasangan kepala daerah. Jika hanya ada calon tunggal di daerah tersebut, maka Pilkada akan ditunda hingga 2017.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan agar tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tak melibatkan anak-anak pada pelaksanaan kampanye pemilu presiden (pilpres) yang akan…
  • sample9

    Petugas Kampanye Harus Seluruhnya Didaftarkan

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengingatkan agar siapapun yang terlibat dalam kampanye pemilu presiden (pilpres) harus didaftarkan ke KPU. Meskipun tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…