Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Calon Tunggal Pilkada Dinilai Cermin Ketidaksiapan Parpol

  • Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto menilai fenomena hanya satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 di 12 daerah merupakan cermin ketidaksiapan partai politik.

    "Ini cermin ketidaksiapan partai politik untuk berkompetisi di daerah," ujar Nico dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (1/8/2015).

    Jika memiliki semangat sekaligus komitmen dalam berdemokrasi, lanjut Nico, seharusnya tidak ada alasan untuk para elite partai politik untuk tidak mencalonkan pasangan calon kepala daerah yang dijagokan. 

    Nico tidak setuju pada alasan bahwa syarat-syarat administratif pencalonan kepala daerah yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi faktor penghambat munculnya pasangan calon kepala daerah. 

    "Syarat-syarat pencalonan itu tertuang dalam undang-undang dan undang-undang adalah produksi dari politisi yang pastinya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya bukan karena itu," ujar Nico. 

    Demi kelancaran proses regenerasi pimpinan daerah dan lancarnya pembangunan penjuru Indonesia, Nico berharap parpol-parpol segera menyiapkan pasangan calon kepala daerahnya untuk bertarung dalam Pilkada

    Hingga penutupan pendaftaran pada 28 Juli lalu, sebanyak 12 daerah hanya diikuti satu pasangan calon. Adapun 12 daerah itu ialah Kabupaten Asahan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purbalingga, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mataram, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Samarinda. 

    Sementara itu, satu-satunya daerah yang sama sekali belum memiliki pasangan calon terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara. 

    Sesuai Pasal 89 PKPU Nomor 12 Tahun 2015, KPU harus menambah waktu pendaftaran hingga tiga hari. Apabila dalam masa perpanjangan itu belum ada calon yang mendaftar lagi,Pilkada di wilayah itu ditunda hingga tahun 2017.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…