Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Bentuk Tim Monitor Pencegahan Konflik Pilkada

  • Kementerian Dalam Negeri terus berusaha memastikan Pilkada serentak berjalan dengan sukses. Untuk mencegah adanya konflik dalam pesta demokrasi itu, Kemendagri membentuk tim monitoring sebagai upaya deteksi dini.

    Masalah pengamanan pelaksanaan pilkada serentak berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Tim monitoring pun dibentuk baik dari pusat hingga daerah.

    "Kita sudah membentuk tim, untuk melakukan monitoring, artinya kegiatan-kegiatan ini kita arahkan, difokuskan pada deteksi dini," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Rabu (28/7/2015).

    Tim ini diturunkan ke daerah-daerah yang melakukan pilkada serentak. Tugasnya adalah untuk memberikan informasi terhadap adanya gangguan dan potensi ancaman.

    "Kita petakan potensi konflik yang berpotensi mengganggu Pilkada serentak. Dengan adanya tim ini, maka kita harap teman-teman yang masuk dalam tim bisa melakukan early warning system. Nanti hasilnya akan kita teruskan ke pimpinan untuk mengambil kebijakan dan juga ke pihak keamanan yaitu kepolisian dibantu TNI," kata Soedarmo.

    "Kegiatan deteksi dini juga bekerja sama dengan unsur-unsur intilejen daerah. Banyak dari TNI di tingkat Kodam, Kodim, tergantung levelnya. Ini untuk penguatan koordinasi dan sinergitas, termasuk dengan intelijen pihak kepolisian," sambungnya.

    Selain melibatkan intelijen dari TNI dan Polri, Sudarmo menyebut pihaknya melibatkan komite intelijen daerah Kemendagri. Termasuk bekerjasama dengan forum-forum resmi di bawah Kemendagri seperti salah satunya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama.

    "Kita akan sharing komunikasi. Agar informasi yang didapat tidak berbeda antar instansi tapi tepat dan akurat. Monitoring kita tidak bisa melakukan sendiri karena keterbatasan di pusat, tapi membuat jejaring. Kami manfaatkan forum-forum yang ada. Forum ini sudah terbentuk sampai tingkat desa. Ini yang jadi mata dan telinga kami. Jadi bisa memberikan info kalau ada potensi gangguan," terang mantan anggota BIN itu.

    Salah satu pemetaan yang dilakukan tim juga memasukan kriteria kultur daerah setempat. Selain itu, kata Soedarmo, daerah trouble spot juga mendapat perhatian khusus dari tim.

    "Kita petakan terhadap konflik ini pertama dari daerah trouble spot seperti Papua, Maluku, Papua Barat, Poso. Ini masih daerah-daerah rawan. Ini prioritas. Lalu berdasarkan daerah-daerah perbatasan kayak Kalbar, Kaltim, Aceh, NTT," tuturnya.

    Di daerah tersebut, tim melakukan mapping potensi konflik baik akibat manusia maupun permasalahan yang diakibatkan alam. Itu berkaitan dengan distribusi logistik untuk pencoblosan.

    "Kalbar dan Kaltim ini pengalaman dorongan logistik sampai ke TPS cukup memakan waktu karena sarana transportasinya, juga karena cuaca. Kalau sudah musim hujan daerah-daerah perpulauan, pegunungan itu dropping saya pernah sampai 3 hari," ucap Soedarmo.

    Untuk menjamin kualitas intelijen dari jajaran PNS, Kemendagri telah memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap personel komite intelijennya. Bahkan Kemendagri bekerjasama dengan Mabes TNI, BIN, Bais, dan TNI AD. Kemudian selain fungsi intelijen, tim monitoring juga ikut melakukan pengawasan.

    "Jika menemukan pelanggaran atau kecurangan kami akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Panwaslu. Tim terjun di lapangan, kita memonitor tiap detik, setiap saat. Kita juga di Kemendagri masih membentuk desk Pemilukada yang terdiri dari beberapa Dirjen yang terkait dengan pemilukada," pungkas Soedarmo. 


    sumber : detik.com


    Files Download :

Related Posts