Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Dinilai Tak Akan Ganggu Iklim Investasi

  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015, tidak akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri.

    "Semua investor memahami itu (Pilkada), adalah proses demokrasi. Asal? bisa dilaksanakan dengan damai, itu oke-oke saja investasi," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, M Azhar Lubis, Senin (27/7/2015).

    Azhar berharap, kepala daerah yang terpilih nanti memiliki kualitas pemimpin yang mampu mendorong investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modal di wilayahnya. "Kita berharap pemimpinnya ramah dengan dunia usaha," ucap Azhar.

    Berdasarkan pertemuan dengan calon investor, Azhar menyatakan soal Pilkada tidak terlalu dijadikan permasalahan dan tidak menjadi pertanyaan inti investor. Namun, soal pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang sering ditanyakan.

    "Yang ditanyakan itu kan kapan infrastruktur dibangun," ucap Azhar.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…