Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pilkada Ditunda, Jika Diikuti Satu Pasangan

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemilihan umum kepala daerah (pilkada) akan ditunda, jika hingga batas waktu pendaftaran hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

    "Sudah ada aturan bahwa jika sampai masa pendaftaran hanya diikuti satu pasangan calon, bahkan setelah masa perpanjangan pendaftaran, maka pilkada ditunda hingga 2017," ujarnya ketika ditemui usai menghadiri Musyawarah Besar ke-4 Masyarakat Madura di Universitas Trunojoyo Bangkalan, Madura, Sabtu.

    Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah disebutkan bahwa bila sampai akhir waktu pendaftaran hanya ada satu pasangan, maka pendaftaran akan diperpanjang 10 hari kemudian tiga hari.

    "Namun, jika setelah dua kali perpanjangan tetap hanya ada satu calon, maka Pilkada di daerah tersebut ditunda sampai 2017," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

    Mendagri juga mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU RI khusus membicarakan persoalan tersebut, dan ditegaskan sesuai aturan hukum berlaku bahwa Pilkada akan ditunda jika hanya satu pasangan calon sampai batas waktu ditentukan.

    Dasar hukum lainnya, yakni dalam PKPU 12 Tahun 2015, pasal 89 ayat 1 menyatakan bahwa "Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari".

    Selanjutnya, pada ayat 2 pasal 89 berbunyi, "Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya".

    Di sejumlah daerah di Jawa Timur pada sehari menjelang dibukanya pendaftaran calon untuk mengikuti Pilkada serentak 9 Desember 2015, masih muncul satu bakal calon pasangan, salah satunya Kota Surabaya.

    Sampai saat ini, hanya PDIP yang sudah menyatakan kesiapannya mendaftar ke KPU Kota Surabaya dengan mengusung pasangan petahana Tri Rismaharini sebagai calon wali kota dan Whisnu Sakti Buana sebagai calon wakil wali kota.

    Sedangkan, beberapa partai politik lainnya yang tergabung dalam Koalisi Majapahit belum menyatakan secara resmi terkait pasangan yang diusung.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…