Kamis, 16 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Hanya Bencana Alam yang Bisa Buat Pilkada Diundur

  • Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, hanya dapat diundur pelaksanaannya apabila terjadi bencana alam. Pengunduran itu pun hanya berlaku di daerah yang terkena musibah bencana.

    Demikian dikemukakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (16/7).

    "Yang bisa buat mundur Pilkada hanya jika terjadi bencana alam seperti gunung meletus atau gempa. Karena Pilkada tak mungkin terlaksana di tengah terjadinya bencana," kata Tjahjo.

    Dia menegaskan, kesiapan seluruh pihak mensukseskan Pilkada sudah sangat baik. "Pemerintah khususnya Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) juga bersama pemerintah daerah (pemda) sudah siap, kepolisian juga sudah siap dalam mengantisipasi pengamanan," ujarnya.

    Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), lanjutnya, tinggal merevisi Peraturan KPU terkait pencalonan untuk menyesuaikannya dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

    Terkait anggaran pengawasan, dia menyatakan, penandatanganan naskah hibah perjanjian daerah (NPHD) untuk anggaran panitia pengawas (panwas) dijadwalkan selesai pasca-Lebaran atau sekitar 21 Juli mendatang.

    Dia mengungkapkan, masih terdapat enam pemerintah daerah (pemda) yang belum menandatangani NPHD. Enam daerah tersebut yakni Tolitoli (Sulawesi Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Nunukan (Kalimantan Utara), serta Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Supiori di Papua.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…