Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Enam Daerah Belum Tandatangani NPHD Pengawasan

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), lebih besar jika dibanding pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.   Karena itu pemerintah perlu memastikan semua tahapan berjalan dengan baik, termasuk kesiapan anggaran dan pengamanan.   “Konflik Pilkada lebih besar dimungkinkan dari pada pileg atau pilpres. Karena itu perlu tetap dilakukan antisipasi. Kemarin dengan BIN, kami memetakan daerah-daerah yang kemungkinan ada muncul konflik,” ujar Tjahjo, Kamis (16/7).   Selain memetakan daerah konflik, Kemendagri menurut Tjahjo, juga telah mengundang delapan daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi anggaran pangawasan, Selasa (14/7) kemarin. Namun hanya dua daerah yang hadir. Hingga saat ini masih terdapat enam daerah yang belum menandatangani NPHD.  Ke enam daerah tersebut masing-masing Tolitoli (Sulawesi Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Nunukan (Kalimantan Utara), serta Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Supiori di Papua.   "Kemarin kami panggil delapan pemda, yang datang dua. Jadi kini tinggal enam pemda belum tandatangan NPHD. Rabu, kami panggil empat, dua lagi setelah Lebaran. Mudah-mudahan setelah Lebaran sudah tanda tangan NPHD semua," ujar Tjahjo.   Selain itu, Kemendagri menurut Tjahjo, akan menyisir kembali beberapa daerah yang belum mengoptimalkan dukungan bantuan anggaran keamanan, meskipun kepolisian sudah ada dengan Kementerian Keuangan.   “Kepolisian juga luwes, tidak harus anggarannya sekian-sekian tersedia, tetapi kami tetap melakukan antisipasi dengan BIN juga kemaren, mempetakan daerah-daerah yang kemungkinan ada muncul konflik,” ujarnya.   Dengan persiapan yang matang, Tjahjo optimistis penyelenggaraan pilkada di 269 daerah pada 9 Desember mendatang, dapat berjalan dengan baik. Optimisme hadir apalagi kemudian KPU menurut Tjahjo, juga sudah menyatakan siap melaksanakan Pilkada serentak.   “KPU juga berjanji akan menyelesaikan temuan BPK, untuk klarifikasi menjawab berbagai adiminstrasi keuangan yang menurut BPK harus disempurnakan dengan baik. Bawaslu juga karena peran pengawasan lebih dioptimalkan, siap melakukan pengawasan, kepolisian juga BIN siap mengamankan Pilkada serentak,” ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…