Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pusat Bantu Biaya Pengamanan Pilkada Serentak

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya persiapan matang pilkada serentak yang akan dimulai pada tanggal 9 Desember tahun ini. Untuk pembiayaan, kata dia, pemerintah pusat akan membantu jika pemerintah daerah tidak sanggup.

    Namun sejauh ini jika pemerintah daerah masih mampu maka dana dari pusat sebatas anggaran pengamanan termasuk yang dilakukan Polri.

    "Oleh sebab itu kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas soal pilkada di kantor presiden, Jakarta, Rabu (8/7).

    Presiden juga meminta Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri, dan Menteri Keuangan segera berkoordinasi untuk anggaran keamanan ini.

    "Dan saya juga minta kepada Kapolri menyiagakan pasukannya untuk mendeteksi sedini mungkin adanya berbagai potensi yang mengganggu keamanan pilkada," lanjutnya.

    Tahun ini pada pilkada serentak perdana akan berlangsung 259 pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 36 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

    Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, pendanaan kegiatan pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN.

    "Dan saya dengar dana pilkada serentak yang hampir mencapai Rp7 triliun seluruhnya bisa ditanggung oleh APBD. Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD," kata Presiden Jokowi.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…