Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden Jokowi Minta Pilkada Serentak Tidak Diundur

  • Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidique mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan pelaksanaan pemilu kepala daerah pada 9 Desember 2015 nanti tidak diundur. Hal itu disampaikan Jimly seusai menghadiri rapat terbatas mengenai pilkada serentak yang dipimpin oleh Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

    "Saya kutipkan Pak Presiden, tidak ada kata mundur dalam pelaksanaan Pilkada 2015," kata Jimly, menyampaikan ucapan Presiden Jokowi.

    Dalam rapat tersebut, hadir juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Tedjo Edhie Purdijatno, Menkumham Yasonna H Laoly, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

    Menurut Jimly, hasil rapat menyepakati bahwa semua partai politik peserta pemilu harus diperlakukan sama.

    "Termasuk kedua partai yang berkonflik, harus melengkapi syarat yang sama untuk pencalonan. Ini berlaku untuk PPP dan Golkar," ucap Jimly.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan hal yang sama. Pemerintah dan penyelenggara pemilu ingin pilkada serentak berjalan sesuai agenda yang telah tertuang dalam peraturan KPU.

    "Tidak boleh ada tahapan yang tertunda, apalagi pemungutan suara yg tertunda. Presiden minta hal ini diperhatikan," ujar Husni.

    Pilkada serentak akan digelar 9 Desember 2015 di 269 daerah. Jumlah tersebut berasal dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…