Senin, 22 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Keamanan Pilkada Serentak Kita Jaga Sama-sama

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal, yakni 9 Desember 2015. Ia tidak khawatir akan terjadi gangguan keamanan meski pemenuhan anggaran pengamanan pilkada untuk Polri masih kurang Rp 564 miliar.

    Tjahjo menjelaskan, anggaran pengamanan pilkada serentak memang penting, tapi sifatnya tidak baku dan bisa dikomunikasikan. Ia menjamin tak akan ada pihak, baik itu partai politik ataupun DPR yang menggunakan alasan kekurangan anggaran pengamanan untuk memundurkan waktu pelaksanaan pilkada.

    "Oh, tetap (berjalan), yang penting KPU-nya siap, Bawaslu-nya siap. Faktor keamanan, mari kita jaga sama-sama. Saya kira anggaran masih bisa dibicarakan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

    Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, anggaran penyelenggara pemilu untuk KPU dan Bawaslu telah tersedia. Tjahjo merasa belum ada alasan yang membuat pelaksanaan pilkada serentak dapat diundur.

    "Tinggal anggaran pengamanan. Pengamanan kan relatif, enggak bisa jadi patokan, tapi tetap diperhatikan," ujarnya.

    Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, anggaran pengamanan pilkada serentak yang diajukan Polri belum sepenuhnya disetujui pemerintah daerah. Dari total anggaran sebesar Rp 1.127.354.266.452 yang diajukan, baru 49,95 persen yang telah dipenuhi. 

    "Sehingga, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 50,05 persen atau Rp 564.219.578.152," kata Badrodin saat rapat konsultasi gabungan antara pemerintah dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

    Badrodin mengatakan, sesuai dengan Pasal 116 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, biaya penyelenggaraan pilkada serentak dibebankan pada APBD dan dapat didukung APBN. Saat ini, para kepala polda dan polres di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 telah dan sedang berkoordinasi dengan pemda setempat untuk menyelesaikan persoalan anggaran ini.

    Badrodin menambahkan, Polri telah menyusun pola pengamanan dengan mengedepankan penugasan oleh polda setempat untuk menangani permasalahan yang mungkin terjadi. Apabila terjadi suatu peristiwa yang tak diinginkan, Polri telah mengusulkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN. Besarnya Rp 54.921.094.850, yang terdiri atas anggaran pergeseran pasukan dari back up polda terdekat ke polda yang terjadi peristiwa sebesar Rp 22.532.202.000.

    "Serta Rp 32.388.892.850 untuk pergeseran dari Mabes Polri ke polda atau polres," kata Badrodin.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…