Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Daerah Pemilukada Miliki Tingkat Kerawanan Masing-masing

  • Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan setiap daerah yang akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak memiliki tingkat kerawanan masing-masing.

    Polri akan menggunakan parameter yang sama dalam mengidentifikasi tingkat kerawanan tersebut, kata Badrodin dalam acara "Silaturahim Intelektual Muhammadiyah" di Jakarta, Ahad (5/7) malam.

    "Kami mendasarkan pada pemilihan kabupaten atau kota. Itu sudah ada parameternya. Pertama, kelengkapan penyelenggara. Kedua, sejarah konfliknya. Ketiga, pertai politiknya, dualisme kepengurusan atau tidak. Kemudian karakter masyarakat dan situasi konflik," ucapnya.

    Badrodin mengatakan pula bahwa sifat serentak dalam pilkada mendatang tidak perlu dikhawatirkan karena polisi sudah siap untuk proses pengamanannya. "Semua pasti ada (potensi konflik), seperti pemilu presiden dan legislatif, tidak apa-apa," katanya ketika ditanya mengenai seberapa rawan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak.

    Selain itu, Badrodin juga mengatakan masalah anggaran yang saat ini masih dalam proses. "Yang sebelumnya kurang Rp 700 miliar, kemarin sudah kurang Rp 500 miliar. Masih terus dilengkapi," ucapnya.

    Kapolri menegaskan dirinya optimistis bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 tanpa hambatan apapun. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan forum "Silaturahim Intelektual Muhammadiyah" untuk menjaring pemikiran-pemikiran dari para intelektual organisasi tersebut dalam rangka menyongsong Muktamar ke-47 di Makassar.

    Hadir dalam sarasehan tersebut antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perindustrian Salih Husin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan mantan Rektor ITB Akhmaloka.

    Dalam acara tersebut, Badrodin juga meminta seluruh peserta acara untuk membantu Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…