Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden: Menteri dan Kepala Lembaga Harus Kreatif

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan semua kementerian/lembaga agar penyerapan anggaran 2015 lebih cepat direalisasikan. Para menteri dan kepala lembaga mesti memiliki cara tersendiri agar daya serap anggaran meningkat dan menjadikannya prioritas. 

    Hal tersebut ditegaskan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/7). Hal itu terkait tingkat penyerapan anggaran di kementerian/lembaga saat ini yang baru 33 persen. 

    Kepala negara, Teten menyebutkan, berharap semua menteri dan kepala lembaga berinovasi dan kreatif. Penyerapan anggaran negara diharapkan lebih efektif dan efisien bagi kepentingan publik.

    “Presiden Jokowi menegaskan, harus ada strategi jangka pendek untuk mempercepat serapan anggaran. Belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus digelontorkan agar mesin ekonomi bergerak," ucapnya.

    Presiden juga memerintahkan kementerian/lembaga saling berkoordinasi, menyinergikan penggunaan anggaran terutama bagi program-program yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga. “Ini seperti bansos (bantuan sosial) yang tersebar di 16 kementerian dan pengembangan UKM (usaha kecil dan menengah) di 23 kementerian. Presiden Jokowi juga menegaskan, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) masih harus digulirkan untuk menjangkau 12 juta keluarga atau sekitar 60 juta penduduk Indonesia," tutur Teten.

    Dalam rapat paripurna kabinet, Jokowi juga memerintahkan para menteri tidak takut merealisasikan program sepanjang dilandasi niat baik demi kesejahteraan rakyat. "Bahkan presiden juga akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi guna mendukung percepatan penyerapan anggaran," kata Teten.

    Hambatan
    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT); Marwan Jafar mengaku, pihaknya menghadapi hambatan mempercepat penyerapan anggaran. Karena itu, ia berharap masalah administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) direvisi. 

    “Misalnya tender harus 45 hari, nggak berani pejabat-pejabat kalau nggak 45 hari. Jika dipercepat 15 hari, bisa sebetulnya. Tapi karena peraturan menkeu 45 hari, nggak berani melanggar itu. Dari sisi percepatan, itu menjadi kendala," ucap Marwan.

    Aturan seperti itu, ia menjelaskan, memperlama berbagai proses lain yang terkait. Apalagi, masih ada beberapa masalah administrasi yang harus dikerjakan bersama di pemerintah agar target Presiden Jokowi lebih optimal. 

    Soal serapan anggarannya , Marwan mengatakan, masih harus menunggu Agustus agar lebih maksimal. “Agustus diperkirakan serapan sudah maksimal karena banyak proyek infrastruktur yang harus diselesaikan,” ujarnya.

    Ketua DPD, Irman Gusman, sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena tengah menggodok perubahan status Badan Urusan Logistik (Bulog) dari perusahaan umum (Perum) menjadi nonperum. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang (UU) 18/2012 tentang Pangan. Di sana dijelaskan, harus ada lembaga atau badan pangan baru dalam menjaga ketahanan pangan. Dengan perubahan status tersebut, Bulog menjadi Badan Layanan Umum.

    “Bulog nanti fungsi utamanya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta mendistribusikannya ke seluruh Indonesia,” ujar Irman. 

    Ia mengatakan, perubahan sudah waktunya dilakukan. Dengan demikian, Bulog akan menjadi lembaga kuat seperti zaman Soeharto, sebelum diintervensi International Monetary Fund (IMF).

    Perubahan status tersebut akan digulirkan melalui keputusan presiden (keppres) yang menurut rencana diterbitkan pada Oktober 2015. Hal itu dilakukan pemerintah agar negara memiliki kepanjangan tangan dalam menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok dan mampu melawan para spekulan yang selama ini kerap memainkan harga kebutuhan pokok. 

    Irman memuji Presiden Jokowi yang konsisten mempersiapkan ketahanan pangan dengan baik ke depan. Namun, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan, posisi badan pangan ataupun apa namanya dengan Bulog akan seperti bayi kembar. Itu tidak bisa dicampuradukkan. 

    “Badan pangan nasional nantinya menjadi regulator dan Bulog menjadi operator,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    SBY Siap Sambut Presiden Terpilih

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap menyambut presiden baru, yang terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres), 9 Juli mendatang. Siapapun yang menang, baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto, SBY akan…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Presiden Yang PRO dengan Rakyat

    Ketika kita melihat televisi, baliho, dan iklan dipinggir jalan, banyak yang berlomba menampakkan dirinya untuk mencalonkan sebagai seorang pemimpin Negara. Di Indonesia sendiri lebih mengenalnya dengan kata Presiden. Ya.. kata…
  • sample9

    Presiden yang Mampu Bekerjasama dengan Rakyatnya

    Apa jadinya ketika tidak ada seorang nahkoda di suatu kapal yang tengah dalam perjalanan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Atau apa jadinya ketika tidak ada seorang pilot yang berada…
  • sample9

    Siap-siap Sambut Presiden Anyar

    SUSILO Bambang Yudhoyono tinggal sebentar lagi menjabat presiden. Jika tak ada aral melintang, rakyat Indonesia akan mempunyai…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Presiden SBY Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2013) pagi. Upacara dihadiri Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Wakil Presiden…