Rabu, 27 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Dipandang Persiapan Parpol Menuju Pileg dan Pilpres

  • Pilkada Serentak 2015 dinilai sebagai langkah partai politik untuk mengamankan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif serentak 2019. Orientasi Parpol dalam pilkada serentak 2015 adalah kemenangan sebagai investasi untuk hajatan demokrasi yang lebih besar pada tahun 2019.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Riset Polmark Eko Bambang Subiyanto dalam diskusi bertajuk "Pilkada Serentak: Seberapa Besar Peluang Pemimpin Muda" di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/7).

    Dalam diskusi tersebut, hadir juga Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Politisi Muda Partai Golkar Jackson Kumaat.

    "Pikiran dan orientasi parpol adalah jangka panjang. Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018 merupakan fundamen untuk perkuat basis demi kemenangan pada pilpres dan pileg 2019," ujar Bambang dalam diskusi tersebut.

    Dalam konteks ini, kata Bambang peluang kaum muda sangat kecil karena parpol akan mencari kader-kader yang memiliki sumber daya cukup termasuk jariangan dan finansial.
    "Memang kaum muda memiliki peluang dalam pilkada serentak 2015. Namum, peluang tersebut sangat kecil karena parpol akan mengutamakan tokoh-tokoh seniornya yang memiliki basis yang kuat, jaringan luas dan finansial yang banyak," terangnya.

    "Tentunya, parpol mengutamakan tokoh-tokoh senior untuk maju menjadi calon dalam pilkada serentak karena orientasi mereka adalah menang, bukan kaderisasi," jelasnya.

    Peluang kaum muda semakin kecil, lanjut Bambang karena adanya konflik internal partai politik. Kaum muda, menurutnya, susah bersaing karena ketika mereka sudah mendapat kepercayaan, tokoh-tokoh senior mengobrak-abrik partai dengan memecah belahnya.

    "Apalagi parpol di Indonesia terlalu mengutamakan senioritas dan masih bersifat kekeluargaan," tandasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…