Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Politik Dinasti, KPU Berharap Peran DPRD, Mendagri, dan Parpol

  • Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengharapkan keterlibatan DPRD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Partai Politik (Parpol) dalam mencegah dinasti politik. Menurut Ida, pencegahan dinasti politik tidak bisa hanya dibebankan pada KPU.

    "KPU, bukan satu-satunya pihak yang harus memberikan solusi (mencegah politik dinasti). Kita juga bisa berharap pada DPRD, kepada Menteri, dan partai politik itu sendiri," ujar Ida di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

    DPRD, kata Ida bisa melihat dari perspektif kepatutan untuk mencegah dinasti politik, apakah petahana atau incumbent tersebut patut mundur atau tidak. Menurutnya, UU Pemerintah Daerah dengan tegas menyebutkan pengunduran diri petahana harus disampaikan melalui rapat Paripurna DPRD.

    "DPRD harus melihat dari sisi kepatutannya, dilihat alasannya sejauh mana kepatutannya untuk mundur dari jabatan dapat diterima," tandasnya.

    Setelah diputuskan oleh DPRD, maka hasil paripurnanya disampaikan ke Mendagri. Menurut Ida, Mendagri juga harus dapat menilai apakah alasan petahana untuk mundur dapat diterima atau tidak dengan memperhatikan unsur kepatutannya.

    "Selain DPRD dan Mendagri, partai politik juga bisa mencegah politik dinasti dengan tidak mengusung yang bersangkutan di dalam proses internal partai politik untuk maju dalam Pilkada," tegasnya.

    Ida juga mengakui maksud dan tujuan KPU dalam Pasal 7 huruf R UU 8 tahun 2015 tentang Pillkada adalah untuk memperbaiki sistem demokrasi, dengan cara mencegah politik dinasti karena adanya ketidaksempurnaan UU.

    "Pandangan kami bahwa ketika ada ide dan gagasan untuk memperbaiki sistem demokrasi dengan cara mencegah politik dinasti karena ada ketidaksempurnaan UU," ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.