Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Potensi Konflik Pilkada Serentak 3 Kali Lebih Besar daripada Pilpres

  • Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan potensi terjadinya konflik pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak diperkirakan bisa jauh lebih besar dibanding pelaksanaan pemilihan presiden. 

    Sebelumnya, kekhawatiran akan terjadinya konflik juga diutarakan oleh anggota Fraksi PDI-P Sukur Nababan, saat menanggapi persiapan pilkada serentak pada Desember 2015. 

    "Potensi terjadinya konflik 3 kali lebih besar dari pilpres. Pilkada serentak melibatkan elit, kelas menengah, hingga akar rumput. Pilkada sangat lokalisti. Semua lapisan akan menghadiri kegiatan apapun yang dilaksanakan," ujar Muhammad, saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, di Jakarta, Senin (29/6/2016). 

    Selain melibatkan banyak kepentingan, menurut Muhammad, mekanisme pilkada serentak yang dibuat hanya satu putaran juga dinilai rawan menimbulkan konflik. Misalnya, selisih angka perolehan yang hanya berbeda tipis dikhawatirkan akan menimbulkan upaya persaingan yang tidak sehat.

    Sementara itu, Sukur Nababan meragukan kapasitas yang dimiliki Kepolisian apabila pelaksanaan pilkada serentak menimbulkan konflik. Menurut dia, potensi penanganan kerusuhan bisa menjadi problem besar jika tidak dipersiapkan sejak awal.

    "Bayangkan kalau hampir di semua daerah rusuh, ini bisa crash. Apakah polisi cukup? Sedangkan menangani konflik di satu daerah saja Kepolisian kewalahan," kata Sukur.

    Menurut Sukur, pelaksanaan pilkada serentak sebaiknya tidak hanya diukur melalui efektivitas, dan efisiensi saja. Tetapi, harus diperhatikan juga mengenai antisipasi potensi konflik yang bisa saja terjadi, yang bahkan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…