Senin, 22 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

MK Minta Tambahan Waktu Tangani Sengketa Pilkada

  • Wakil Ketua DPR, Fahdli Zon mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta penambahan waktu dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). MK mengeluhkan waktu 45 hari kerja yang diwajibkan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa pilkada.

    "Mereka kesulitan menyelesaikan permasalahan sengketa pilkada kalau ditetapkan 45 hari kalender sesuai Undang-Undang (UU) MK. Mereka sudah simulasikan hal itu. Jika ada 370 kasus dan disediakan waktu 45 hari kerja, artinya hanya ada waktu 37 menit untuk menyelesaikan satu kasus. Mereka kesulitan," tutur Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).

    Menurut Fadli, karena kesulitan, MK meminta jalan keluar berupa opsi merevisi UU MK. "Ini harus segera diubah dan perlu respons pemerintah untuk memasukkan hal ini dalam prioritas. Sudah ada kajian akademiknya dan drafnya.Presiden secara lisan juga sudah diberitahu," tuturnya.

    UU No 8/2015 tentang Pilkada menunjuk MK sebagai pengadil perkara sengketa pilkada. Namun, mahkamah mengusulkan pasal tersebut direvisi.

    Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Banny Kabur Harman menyebutkan, MK telah meminta DPR untuk melakukan revisi. “MK meminta DPR mendukung revisi Pasal UU MK, menyangkut kewenangan MK menyelesaikan sengketa pikada,” ujar Benny.

    Ia mengungkapkan, MK merasa kewenangan menyelesaikan sengketa pilkada tidak sesuai kondisi lembaga tersebut.  “Maka, mereka (MK-red) usulkan pasal itu direvisi,” katanya.

    Ketua Bada Legislasi (Baleg), Sareh Wiyono menuturkan, pertemuan tersebut sebatas membahas rencana memasukkan revisi UU MK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Permintaan ini belum ditindaklanjuti.

    “Mengenai rencana masalah MK, poinnya adalah merevisi UU MK agar masuk Prolegnas. Belum ada masukan. Kalau masuk Prolegnas, itu harus masuk prosedur paripurna,” ucapnya.  


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…