Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Infrastruktur Dulu, Baru Dana Bantuan Parpol

Posted by on 27 Jun 2015 |

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa usulan kenaikan dana bantuan parpol tidak boleh mengalahkan prioritas pembangunan Pemerintahan Jokowi-JK. Artinya, dipastikan dana bantuan parpol adalah prioritas terakhir setelah prioritas pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat kecil dipenuhi.

    "Prinsipnya prioritas anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikandan kesejateraan rakyat. Itu dulu harus dipenuhi. Kalau sudah, barulah bisa masuk usulan seperti dana bantuan parpol, ormas, atau lembaga keagamaan," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Jumat (26/6).

    Dia mengakui belum mengetahui apakah usulan kenaikan dana bantuan parpol itu disetujui atau tidak oleh Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan yang sedang membahas RAPBN 2016.

    "Yang penting diprioritaskan tetap untuk anggaran infrastruktur dan kesejahteraan rakyat," tandasnya.

    Usulan kenaikan dana bantuan parpol itu sendiri sudah disampaikan ke Presiden RI, ditembuskan kepada Menteri Keuangan dan DPR RI. Usulannya didasari pertimbangan bahwa sudah sekitar 10 tahun tidak ada kenaikan dana bantuan parpol, yakni Rp 108 per suara.

    Contohnya, PDI Perjuangan yang menjadi pemenang Pileg 2014, hanya mendapat sekitar Rp 2 miliar. Bila oleh Banggar DPR dan Menkeu disepakati untuk menambah dana bantuan parpol, maka besarannya juga akan ditentukan kedua pihak itu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    25 Oct 2018

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    09 Mar 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    14 Jan 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    15 Nov 2015

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    07 Nov 2015

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    11 Oct 2015

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…